Kaltim disiapkan menjadi salah satu lokasi pengembangan gasifikasi batu bara untuk menghasilkan metanol sebagai campuran BBM. JATAM menilai proyek tersebut berpotensi mengunci ketergantungan baru pada energi fosil dan memicu kerusakan yang lebih luas.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Rencana pengembangan proyek gasifikasi batu bara di Kalimantan Timur demi mendukung ketahanan energi nasional mendapat sorotan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Menurut mereka, proyek yang diklaim mendukung transisi energi itu berisiko menjadi “kosmetik hijau” yang menunda perubahan menuju energi nonfosil.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan sebagai lokasi proyek pengolahan batu bara kalori rendah menjadi metanol yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM), seperti bensin dan solar.
Salah satu proyek yang telah didorong berada di Kabupaten Kutai Timur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) gasifikasi batu bara menjadi metanol di kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber energi dalam negeri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kemandirian energi dan pangan.
Namun, JATAM Kalimantan Timur memandang proyek tersebut dari sudut yang berbeda.
Divisi Advokasi dan Database JATAM Kaltim, Windy Pranata, mengatakan proyek gasifikasi batu bara yang diklaim sebagai langkah strategis menuju pengurangan emisi dan pemenuhan komitmen iklim nasional justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru terhadap energi fosil dan produk turunannya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur gasifikasi yang bernilai besar dan berjangka panjang dapat mengunci ketergantungan pada batu bara dalam waktu yang lama.
“Transisi yang seharusnya berarti penghapusan energi fosil kemudian diubah menjadi sekadar kosmetik hijau yang justru menunda perubahan struktural,” ujar Windy kepada EKSPOSKALTIM, Rabu (30/9).
Ia menilai kebutuhan pasokan batu bara untuk mendukung proyek gasifikasi berpotensi mendorong ekspansi aktivitas pertambangan.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat memperpanjang persoalan lingkungan yang selama ini kerap dikaitkan dengan industri batu bara, mulai dari deforestasi, pencemaran air, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Selain itu, Windy menyoroti proses produksi gasifikasi yang menurutnya tetap membutuhkan energi besar dan menghasilkan emisi karbon.
“Proses produksi melalui gasifikasi juga intensif karbon dan energi. Artinya, kerusakan justru berpotensi semakin meluas,” tegasnya.
JATAM juga menyoroti kebijakan insentif yang diberikan pemerintah terhadap proyek hilirisasi batu bara.
Menurut Windy, kombinasi antara proyek hilirisasi dan insentif berupa royalti 0 persen berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan tambang untuk mempertahankan tingkat produksi tanpa mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Dalam kondisi ini, perusahaan seperti KPC memperoleh peluang untuk mempertahankan skala ekstraksi dan kerusakan, sembari mengurangi beban fiskal kepada Negara,” jelasnya.
Lebih jauh, JATAM menilai proyek gasifikasi berpotensi memperluas konflik ruang hidup masyarakat yang selama ini berada di sekitar kawasan pertambangan.
Windy mencontohkan Desa Sekerat di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, yang sejak dekade 1990-an hingga 2000-an telah berada di sekitar aktivitas pertambangan batu bara PT Perkasa Inakakerta (PIK) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Menurutnya, proyek hilirisasi batu bara berpotensi menghadirkan tekanan baru di wilayah yang sebelumnya telah mengalami dampak aktivitas industri ekstraktif.
“Gelombang ancaman baru dapat hadir melalui proyek gasifikasi dan BUMNU yang telah menumpang di atas jejak kerusakan terdahulu,” katanya.
Kementerian ESDM menyatakan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan dibidik sebagai lokasi pengembangan pengolahan batu bara kalori rendah menjadi bahan bakar. Di Kutai Timur, pemerintah telah mendorong PSN gasifikasi batu bara menjadi metanol di kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP), yang produknya disiapkan sebagai campuran BBM.
Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pemanfaatan sumber energi dalam negeri dan penguatan kemandirian energi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo juga menyebut pemerintah akan mengembangkan bensin dari batu bara, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapan kementeriannya menindaklanjuti arahan tersebut.
