Di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol, harga Pertamax Green justru melonjak lebih tinggi dibanding jenis bensin lainnya. Kondisi itu memunculkan perdebatan mengenai efektivitas bioetanol sebagai jawaban atas tantangan energi nasional.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Kenaikan harga Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter mulai 10 Juni 2026 memunculkan pertanyaan baru mengenai arah pengembangan bioetanol di Indonesia. Produk yang selama ini dipromosikan sebagai bagian dari transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional itu justru mengalami kenaikan harga paling tinggi dibandingkan jenis BBM lainnya.
Pertamax Green 95 tercatat naik 31,7 persen dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan Pertamax (RON 92) yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Kondisi tersebut mendorong kritik dari sejumlah peneliti dan pegiat energi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga tersebut menunjukkan bahwa pencampuran bioetanol ke dalam bensin tidak otomatis membuat harga bahan bakar menjadi lebih murah atau lebih kompetitif di pasar.
Menurut Bhima, dalam situasi krisis energi global seperti saat ini, penggunaan bioetanol justru berpotensi menimbulkan beban fiskal tambahan apabila terus didorong tanpa perhitungan yang matang.
“Semakin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan semakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Pertamax Green 95 sendiri merupakan campuran bensin RON 95 dengan lima persen bioetanol berbahan baku tebu yang pertama kali diluncurkan pada 2023.
Di saat yang sama, pemerintah sedang mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek perkebunan tebu skala besar yang masuk dalam agenda strategis nasional untuk mendukung ketahanan energi.
Namun, laporan Celios berjudul Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi memperkirakan pengembangan bioetanol membutuhkan biaya lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp176 triliun dalam periode 10 tahun.
Menurut Bhima, nilai tersebut setara dengan sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi yang dialokasikan pemerintah pada 2026.
Selain persoalan biaya, kritik juga datang dari sisi pasar. Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, menilai kebijakan pengembangan bioetanol masih menyisakan sejumlah kontradiksi.
Di satu sisi pemerintah mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan tebu sebagai bahan baku bioetanol. Namun di sisi lain, pemerintah juga menyetujui impor sekitar satu juta ton etanol per tahun dari Amerika Serikat.
“Peminat bahan bakar nabati sebenarnya juga masih rendah karena masyarakat maupun industri otomotif belum banyak yang berminat melakukan penyesuaian kendaraan,” ujarnya.
Amalya menilai pengembangan bioetanol juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Salah satunya terkait pembukaan kawasan hutan untuk mendukung proyek perkebunan tebu dalam kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Papua Selatan.
Berdasarkan kajian Trend Asia, pelepasan kawasan hutan untuk proyek tersebut berpotensi memicu deforestasi hingga 61.370 hektare. Sementara secara keseluruhan, perubahan fungsi kawasan hutan di Papua Selatan disebut mencapai 486.939 hektare.
Menurut Amalya, hilangnya kawasan hutan dalam skala besar berisiko mengurangi ruang hidup masyarakat adat sekaligus menghilangkan fungsi ekologis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat setempat.
“Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan dalam jumlah besar untuk proyek energi, tetapi produk yang sampai ke pasar justru mahal dan belum banyak diminati,” katanya.
Bhima juga menilai biaya ekonomi proyek bioetanol tidak hanya berasal dari pembangunan perkebunan dan infrastruktur pendukung, tetapi juga dari dampak lanjutan seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya biaya hidup masyarakat lokal, hingga potensi hilangnya sumber daya hutan.
Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas bioetanol sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Amalya berpendapat pemerintah seharusnya lebih fokus membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau dibanding terus mengandalkan perluasan program bahan bakar nabati.
“Jangan menggunakan solusi pendek yang hanya sesaat karena secara jangka panjang kebijakan seperti bioetanol akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
.jpg)
.png)
