EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Money politics atau politik uang dalam setiap perhelatan pemilihan umum, menjadi momok untuk membangun demokrasi yang ideal.
Sejumlah pengamat menilai, Pilkada Serentak di tengah pandemi ini meningkatkan kerawanan akan money politik.
Baca juga : Pilkada di Tengah Pandemi, Relawan Asri Kampanyekan Gerakan Patuh Prokes
Betapa tidak, adanya kebutuhan rakyat yang terdampak pandemi, membuka peluang money politik terjadi secara sembunyi-sembunyi.
Guna mengantisipasi hal tersebut tentu dibutuhkan peran aktif semua pihak. Seperti halnya di Kota Bontang, salah satu kota di Kaltim yang ikut Pilkada Serentak 2020 ini
Di Bontang ini, selain Bawaslu, berbagai elemen masyarakat pun turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang.
Relawan Pemuda Bontang Barat Bersatu misalnya. Mereka memastikan wilayahnya bebas dari praktik politik uang atau money politics.
Mereka memahami, praktik politik uang sangat merugikan masyarakat. Cara-cara jahat dalam berpolitik ini hanya melahirkan politisi karbitan saja.
Menurut relawan ini, politik uang menyebabkan aspirasi masyarakat dan cita-cita pemerintahan yang sehat sulit terwujud.
Pasalnya, para pemimpin yang terpilih bukan karena kualitasnya. Melainkan pengaruh rupiah yang dibagikan saat pemilu.
"Kami tidak ingin pemimpin yang lahir dari praktik-praktik kotor. Kita ingin perubahan yang lebih baik," ujar Koordinator Pemuda Bontang Barat Bersatu, Sion Guspra Rante, Sabtu (28/11/2020).
Sion mengatakan, saat ini relawan anti politik uang di Bontang Barat berjumlah 150 orang.
Mereka berpatroli di wilayah Kecamatan Bontang Barat siang-malam. Aktivitas mencurigakan bakal diawasi oleh para relawan.
Baca juga : Gapter Turut Nyatakan Sikap, Ruang Money Politik di Pilkada Bontang Kian Sempit
"Ini upaya pencegahan. Dan semoga saja tidak ada praktik money politics di sini," tambah Sion.
Sudah sejak sebulan terakhir relawan bergerak intens ke segala penjuru di Bontang Barat.
Selain menggelar patroli relawan juga mengedukasi para pemilih agar menolak politik uang.
"Kesadaran masyarakat juga kita bangun, jangan mau lagi karena rupiah kita salah memilih pemimpin. Sudah cukup," pungkasnya.
