Samarinda, EKSPOSKALTIM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur menegaskan tiga pilar utama, yaitu infrastruktur, mandat, dan insentif, sebagai kunci keberhasilan transisi energi berkeadilan.
"Kalau itu bisa berjalan, maka sektor swasta, artinya kami pasti ikut dan kami pasti patuh," kata Wakil Ketua Umum V Apindo Kaltim, M. Reza Fadhillah, di Samarinda, baru tadi dikutip dari ANTARA.
Menurut Reza, dunia usaha pada prinsipnya siap mengikuti arah kebijakan pemerintah. Namun, transisi menuju energi bersih akan sulit terwujud bila tiga pilar kunci itu belum berjalan optimal.
Tantangan ini, kata dia, terasa berat di Kalimantan Timur, provinsi yang ekonominya masih bergantung pada batu bara dan migas. Meski begitu, sektor swasta mulai beradaptasi dengan mendorong lahirnya tenaga kerja hijau (green jobs), seiring meningkatnya tuntutan investasi global terhadap praktik usaha ramah lingkungan.
Apindo menilai ada tiga kesenjangan utama dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) hijau. Pertama, kesenjangan keterampilan teknis yang belum sejalan dengan kebutuhan peralatan efisien energi. “Kalau pelatihan tapi peralatannya tidak memadai, ya percuma juga,” ujar Reza.
Kedua, kesenjangan soft skill, di mana dunia kerja kini membutuhkan pekerja yang adaptif, berpikir kritis, dan mau belajar. Ketiga, ketidaksinkronan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri modern. Reza menyoroti masih adanya sistem pembelajaran yang melarang siswa berdiskusi saat ujian, padahal dunia industri menuntut kolaborasi dan inovasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, mengakui pasar kerja Kaltim masih didominasi sektor pertambangan fosil. “Pemerintah sedang berupaya melakukan transformasi ekonomi Kaltim untuk beralih dari ketergantungan pada sektor tersebut menjelang 2035,” katanya.
