Bambang Widjojanto (BW) menilai rencana aksi besar pada 21 April yang menyasar Gubernur Rudy Mas’ud tidak sepenuhnya murni aspirasi, melainkan berpotensi menjadi kelanjutan pertarungan politik pasca-Pilgub 2024. BW adalah Dewan Penasihat Tim Ahli Gubernur Kaltim.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Dewan Penasihat Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur, Bambang Widjojanto, menengarai adanya motif politik di balik rencana aksi demonstrasi besar yang menyasar Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, pada 21 April mendatang. Melalui video berdurasi 4 menit 13 detik di kanal YouTube pribadinya, Sabtu (18/4/2026), Bambang menyebut gerakan tersebut sebagai residu politik pasca-Pilgub 2024.
Dalam video berjudul "Ada Huru-hara di Kalimantan Timur, Siapa Sedang Cari Momentum, Aspirasi Atau Dendam Politik?" tersebut, Bambang meminta publik jernih dalam melihat mobilisasi massa yang diklaim mencapai ribuan orang. Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar aspirasi organik, melainkan gerakan sistematis yang dirancang untuk mengecoh rakyat.
"Ada upaya yang direncanakan secara sengaja untuk mengecoh rakyat. Seolah-olah ada aspirasi rakyat, tapi nyatanya hanya sisa pertarungan politik 2024 dalam Pilgub Kaltim yang belum selesai," ujar Bambang Widjojanto dalam video yang telah ditonton ribuan kali tersebut.
Baca juga: Demo 21 April di Kaltim Dikoordinir Istri Perwira Mabes Polri
Bambang menegaskan bahwa meskipun suara kritis mahasiswa yang murni harus dihormati, ia melihat gelombang aksi di Samarinda kali ini sengaja dikemas sebagai aspirasi rakyat untuk mendorong upaya pemakzulan. Ia menilai pola ini merupakan cara klasik ketika pihak yang kalah di bilik suara memindahkan pertarungan ke jalanan.
"Di dalam politik, konsolidasi yang dibesar-besarkan seperti kehendak ingin memakzulkan hampir selalu punya motif politik. Ini adalah bentuk deligitimasi demokrasi yang berpotensi menciptakan kekacauan (chaos) politik berkepanjangan," tegas mantan Pimpinan KPK tersebut.
Ia juga menyoroti pemilihan isu-isu tertentu, mulai dari anggaran hingga fasilitas pejabat publik, yang terus diangkat oleh kelompok tertentu untuk memicu keonaran. Bambang mempertanyakan siapa aktor di balik "orkestrasi" gerakan ini dan siapa yang sebenarnya diuntungkan.
"Selalu ada pertanyaan kunci, siapa sesungguhnya yang diuntungkan? Apakah benar rakyat kecil, atau justru elite-elite yang belum selesai dengan kekalahan politiknya?" tambahnya.
Bambang juga meminta masyarakat kritis dan tidak mau dijadikan alat kepentingan segelintir kelompok. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan kolaborasi dan dialog ketimbang provokasi.
"Jangan sampai aspirasi dijadikan topeng dari ambisi yang gagal. Kalau belum bisa menerima kekalahan, maka yang perlu diperbaiki adalah kedewasaan berpolitik," pungkasnya.
Sedikitnya 4.075 warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 21 April 2026 mendatang. Massa akan menyasar dua titik utama, yakni kantor DPRD Kaltim di Karang Paci dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Sebelumnya, Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan murni inisiatif masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia membantah keras isu yang menyebutkan aksi ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang kalah dalam kontestasi Pilgub 2024 lalu.
"Tidak ada itu barisan sakit hati. Pilkada sudah selesai, tidak ada lagi kubu kalah atau menang. Ini murni demi kepentingan masyarakat yang sedang kecewa dengan kebijakan Gubernur," ujar Erly, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Renovasi Rp25 Miliar Rumah Dinas Gubernur Kaltim Disorot
Erly menambahkan aliansi ini bahkan diikuti oleh sejumlah pihak yang sebelumnya mendukung Gubernur pada Pilkada lalu. Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa keresahan terhadap jalannya pemerintahan saat ini telah meluas di berbagai elemen masyarakat.
Dalam aksi mendatang, aliansi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan krusial, salah satunya adalah seruan untuk menghentikan praktik dinasti politik dan nepotisme di Bumi Etam. "Tuntutannya banyak, termasuk hal-hal yang sedang viral. Intinya, stop dinasti dan nepotisme di Kaltim," tegasnya.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 44 organisasi dari berbagai elemen masyarakat yang menyatakan sepakat bergabung dalam aksi akbar ini. Jumlah massa diprediksi masih akan terus bertambah menjelang hari pelaksanaan. Pihak aliansi memastikan koordinasi terus diperkuat guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan sesuai rencana.
