EKSPOSKALTIM, Samarinda – Sejumlah catatan penting diberikan tim pansus DRPD Provinsi Kaltim dalam kunjungan ke sejumlah daerah terkait penggunaan APBD Kaltim 2016.

Laporan hasil pemeriksaan (LPH) milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim memberikan opini ketidakcocokan data antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltim Anggaran 2016 dan realisasi. 

"Catatan BPK akan menjadi acuan kerja kita di pansus, sesuai gak? Jangan sampai di belakang nantinya ada temuan yang bisa memberikan dampak buruk bagi Pemprov Kaltim sendiri,” beber Edy Kurniawan, anggota Pansus DPRD Kaltim atas LKPJ Gubernur.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini mengatakan dari sekitar 60 paket pekerjaan hampir rata-rata didominasi kegiatan fisik. Bahkan dengan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears contract (MYC) dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah. “Hanya saja tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum.” 

"Contoh pembangunan Pelabuhan Maloy di Kabupaten Kutim, mega proyek jalan tol Samarinda - Balikpapan, bahkan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB). Saat ini hanya menjadi sorotan kita bersama," paparnya.

Serupa, Muspandi anggota Pansus lainnya mengatakan, persoalan pendidikan juga tak kalah penting menjadi catatan prioritas. Seperti persoalan pendidikan SMA/Sederajat yang saat ini menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. 

"Kita berkaca pada kasus pembekuan rekening guru yang terjadi beberapa bulan lalu, yang menimbulkan respon negatif dari guru mauapun masyarakat. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,” sebut dia. (adv)