Bontang, EKSPOSKALTIM – Pengelolaan parkir di kawasan wisata Bontang Kuala (BK) menuai sorotan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai sistem retribusi parkir saat ini tidak efektif dan merugikan pendapatan daerah.

"Memang perlu dikaji ulang. Secara pribadi saya sampaikan, sistem parkiran di BK itu perlu diperbaiki dengan baik," ujar Sahib kepada EKSPOSKALTIM, Jumat (4/7) lewat sambungan telepon.

Sahib menyebut tata kelola parkir saat ini tidak seimbang antara tingginya jumlah pengunjung dengan besaran pendapatan yang masuk ke kas daerah. Hal ini, menurutnya, turut berdampak pada minimnya fasilitas dasar seperti penunjuk arah, tata letak parkir, dan keamanan jalan.

"Kalau kita lihat, memang tidak seimbang antara banyaknya kunjungan masyarakat dan pendapatan yang diberikan ke daerah," katanya.

Untuk itu, ia menyarankan penggunaan sistem parkir digital agar pengawasan dan pendapatan bisa lebih terukur. Sistem ini dinilai mampu mengatasi kebocoran retribusi serta mendorong perbaikan fasilitas.

"Pendapatan saat ini masih belum maksimal. Kami sarankan agar parkiran BK menggunakan sistem digital supaya bisa terkontrol. Juga harus dipasang penanda seperti arah jalan, tata letak parkir, dan lainnya," jelas Sahib.

DPRD Komisi C sebelumnya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait masalah ini. Dalam pertemuan itu, Dishub mengaku kekurangan tenaga pemantau lapangan, dan bahkan meminta tambahan personel sebanyak 40–60 orang kepada DPR.

"Bahkan, saat RDP itu pihak Dishub minta tambahan personel ke DPR," ungkap Sahib. Ia menambahkan, Komisi C berencana memanggil ulang Dishub bersama perwakilan warga Bontang Kuala untuk mencari solusi konkret.

Rencana penarikan retribusi parkir di kawasan wisata memang sudah diwacanakan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyatakan semua titik wisata akan diatur dalam skema pajak daerah.

“Semua tempat wisata insyaallah akan kita atur untuk pajak daerahnya. Nanti akan kita diskusikan dengan komponen masyarakat, seperti di Bontang Kuala,” kata Agus Haris, Selasa (2/7).

Namun rencana itu mendapat penolakan dari warga Bontang Kuala. Mereka menilai kebijakan tersebut dipaksakan tanpa diiringi perbaikan layanan dasar. Yusuf, salah satu warga, mengaku kecewa karena Dishub tidak pernah hadir langsung memantau kondisi lapangan.

“Dishub tidak memperhatikan Bontang Kuala. Tidak turun ke lapangan, tidak ada penunjuk arah, tidak jelas pintu masuk-keluar, jarak antar kendaraan pun semrawut. Selama ini mereka tutup mata,” ujarnya.

Yusuf juga mempertanyakan skema penarikan retribusi yang menurutnya tidak masuk akal. “Parkir itu seharusnya ditarik saat pengunjung keluar, bukan saat masuk. Sekarang jebol terus. Empat orang digaji Dishub satu juta per bulan cuma buat narik retribusi, tapi kondisi dalam tidak pernah dicek,” tegasnya.

Agus Haris mengakui pentingnya pelayanan publik di tengah meningkatnya kunjungan wisata. Ia menyebut tugas pemerintah adalah menjamin infrastruktur, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung.

"Dari situ bisa kita kerjasamakan," ucapnya.

Selain Bontang Kuala, titik wisata lain yang masuk dalam rencana distribusi PAD meliputi Pulau Beras Basah, Malahing, Tihi-Tihi, Gusung, dan Selangan. Pemkot akan meminta dinas terkait untuk melakukan survei terlebih dulu sebelum menetapkan tarif pajak.

“Setelah semua disurvei, baru kita putuskan tarif pajak daerahnya. Tapi akan dihitung juga dari aspek PAD dan keterlibatan masyarakat,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Perhubungan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari media.