EKSPOSKALTIM, Samarinda- DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) nampaknya semakin siap untuk membahas lebih lanjut terkait kenaikan gaji.

Bahkan, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Inisiatif tentang Hak Keuangan  dan  Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur (Kaltim) resmi dibentuk, Rabu (9/8) kemarin.

Dikemukakan Ketua DRPD Kaltim, M Syahrun mengatakan pembentukan Pansus tersebut merupakan implikasi dari turunan PP No 18/2017 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini.

“Diharapkan raperda tersebut dapat segera dibahas. Sehingga dapat lebih cepat disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang definitive,” Kata Syahrun, di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar – Karang Paci.

Sementara itu, DRPD Kaltim resmi menunjuk Dahri Yasin (Fraksi Golkar) sebagai Ketua Pansus, sedangkan wakilnya diisi oleh Hermawanto Kewot (Fraksi PDI-Perjuangan), beserta 13 anggota lainnya.

“Saya harapkan kepada anggota yang duduk di pansus tersebut dapat segera bekerja menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut secara berkesinambungan dan melibatkan instansi terkait demi sempurnanya rancangan peraturan daerah dimaksud,” tandasnya.

Di sisi lain Ketua Pansus Raperda Inisiatif Hak Keuangan dan Administratif DRPD Kaltim, Dahrin Yasin menyampaikan akan segera membahas lebih lanjut sesuai aturan yang ada.

“Sesuai waktu yang ditetapkan, setelah pembahasan draft Perda itu selesai akan kami naikan ke Paripurna berikutnya,” paparnya. (adv)