Tekanan finansial APBD jadi tantangan Pemprov untuk menghidupkan kembali lahan eks Pusat Kegiatan Islam Balikpapan yang sudah bertahun-tahun menganggur.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk segera mengelola lahan eks Pusat Kegiatan Islam (Puskib) di Balikpapan agar tidak menjadi lahan tidur. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mentransformasi aset tersebut menjadi kawasan produktif guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejauh ini, lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan area komersial berupa supermal dan apartemen. Namun, realisasinya masih terganjal kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Kemarin sempat disusun perencanaan agar lokasi eks Puskib bisa menjadi sumber PAD melalui pembangunan apartemen dan mal. Namun, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, terutama terkait RTRW-nya," ungkap Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji di Balikpapan.
Langkah untuk mengomersialkan lahan ini bukan tanpa alasan. Pemprov Kaltim kini tengah menghadapi tantangan finansial yang cukup berat setelah mencatat penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp7 triliun.
Shifting atau pergeseran strategi pemanfaatan aset menjadi keharusan agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang sehat.
Saat ini, pengelolaan lahan eks Puskib masih berada di bawah wewenang Perusahaan Daerah (Perusda) PT Melati Bhakti Satya (MBS). Mengenai hambatan hukum yang sempat terjadi, Pemprov memastikan bahwa perkara gugatan dari pihak ketiga telah tuntas.
"Problem kemarin ada gugatan dari mitra pihak ketiga, namun gugatan tersebut sudah dimenangkan oleh pihak provinsi," tambahnya.
Usulan Ruang Terbuka Hijau
Di sisi lain, muncul usulan dari masyarakat agar lahan strategis tersebut dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menanggapi aspirasi ini, Pemprov Kaltim menyatakan tidak menutup diri. Namun orientasi utama tetap pada nilai ekonomi aset.
Pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut apakah konsep RTH bisa berjalan beriringan dengan fungsi bisnis yang menghasilkan bagi daerah.
"Kalau dari Pemprov tentu arahnya ke bisnis karena potensinya untuk PAD sangat besar. Tapi, bagaimana nanti agar RTH juga bisa menghasilkan, itu yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Prinsipnya, jangan sampai jadi lahan tidur, harus produktif," pungkas Politikus Partai Gerindra ini.


