EKSPOSKALTIM, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk perlawanan terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (21/2). 

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia merespons insiden teror yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, usai menyampaikan kritik terhadap program MBG.

Dalam surat yang dikirimkan kepada UNICEF, Tiyo menyoroti pembiayaan MBG yang dinilai berpotensi menyampingkan prioritas anggaran untuk mengatasi ketimpangan sosial. Kritik itu juga berpijak pada kasus seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

BACA JUGA 80 Persen Jurnalis Akui Swasensor, MBG dan IKN Terbanyak

Pigai menegaskan program MBG dan sejumlah kebijakan lain, seperti cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan, merupakan wujud pemenuhan hak dasar warga negara oleh pemerintah.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” ujarnya.

Menurut Pigai, Presiden Prabowo menempatkan program-program prioritas tersebut sebagai bentuk pengembalian “takhta dan harta” kepada rakyat. Ia menyebut selama ini kekuasaan dan sumber daya kerap diasosiasikan dengan elite, bukan masyarakat luas.

Meski demikian, Pigai menegaskan kritik tetap diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Ia menyatakan pemerintah membuka ruang masukan untuk perbaikan, namun tidak untuk menghapus program yang dinilai berpihak pada rakyat.

“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” katanya.