EKSPOSKALTIM, Martapura - Pemerintah pusat kembali menjanjikan bantuan berlapis bagi korban banjir di Kabupaten Banjar. Mulai dari santunan kematian, bantuan rumah, hingga uang kebutuhan hidup selama tiga bulan. Namun seluruhnya baru akan direalisasikan setelah proses asesmen dinyatakan selesai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan komitmen tersebut saat meninjau posko pengungsian di Puskesmas Sungai Tabuk, Banjar, Minggu (4/1). Ia menegaskan tidak boleh ada korban banjir yang terlewat dari skema bantuan pemerintah.
“Semua korban banjir harus mendapatkan bantuan, jangan sampai ada korban yang tidak mendapatkan bantuan,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari antara.
Menurut Mensos, bentuk dan besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah warga. Korban dengan kerusakan berat akan mendapat porsi bantuan lebih besar melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Nanti direhabilitasi dan rekonstruksi. Yang paling rusak berat tentu lebih banyak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Kemensos menyiapkan santunan Rp15 juta bagi korban meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris. Sementara korban luka berat akan menerima bantuan Rp5 juta dalam bentuk tali asih.
Setelah masa darurat berakhir, korban dengan rumah terdampak akan mendapat bantuan hunian sementara atau hunian tetap, termasuk bantuan perabot rumah tangga dan alat dapur senilai Rp3 juta per kepala keluarga. Seluruh bantuan tersebut baru disalurkan setelah asesmen dan pendataan rampung.
Selain itu, Kemensos menyalurkan bantuan kebutuhan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan berturut-turut. “Kalau satu keluarga ada empat orang, berarti Rp1,8 juta per bulan,” kata Saifullah.
Kemensos juga menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga senilai Rp5 juta per kepala keluarga. Bantuan ini diberikan setelah korban menempati hunian sementara atau hunian tetap, sesuai hasil pendataan lanjutan.
Selama masa tanggap darurat, Saifullah memastikan bantuan logistik seperti makanan, pakaian, sembako, dan kebutuhan dasar lainnya terus disalurkan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
.jpeg)
