EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kepolisian angkat bicara terkait aksi solidaritas terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus di Balikpapan yang sebelumnya menuai kecaman koalisi sipil karena diwarnai aksi pengadangan oleh aparat militer. Polisi menegaskan telah menurunkan ratusan personel untuk pengamanan.

Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Komisaris Besar Polisi Yuliyanto, mengatakan sebanyak 116 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi yang digelar Aliansi Balikpapan Bersuara di depan Kodim 0905/Balikpapan, Selasa (31/3).

“Sebanyak 116 personel Polri kami kerahkan untuk melakukan pelayanan pengamanan agar kegiatan penyampaian pendapat berjalan kondusif,” ujarnya dihubungi Ekspos Kaltim, Rabu tadi malam (1/4).

Menurut dia, massa aksi awalnya berkumpul di Masjid Agung At-Taqwa sebelum berjalan kaki menuju kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera).

Perjalanan massa, kata Yulianto, mendapat pengawalan petugas lalu lintas untuk memastikan tidak terjadi gangguan di jalan.

“Perjalanan dari titik kumpul ke Monpera dilayani petugas lalu lintas agar berjalan lancar,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan saat massa melakukan orasi di sekitar wilayah satuan teritorial, yaitu Komando Distrik Militer 0905/Balikpapan kehadiran polisi lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas karena titik utama aksi berada di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera). Lokasi Monpera sendiri tepat berada di depan Markas Komando Daerah Militer VI/Mularman. 

BACA JUGA Koalisi Sipil Kecam Dugaan Represi Aksi Andrie Yunus di Balikpapan

“Karena tujuan awal di Monpera, maka pengamanan terpusat di sana,” kata Yuliyanto. 

Terkait dugaan intimidasi oleh aparat militer yang sebelumnya disorot koalisi masyarakat sipil, Yulianto menyebut mekanisme pelaporan berada di jalur internal militer.

“Kalau demonstran merasa diintimidasi oleh TNI, maka saluran pelaporannya melalui Polisi Militer Kodam,” ujarnya.

Terkait tindak lanjut atas dugaan intimidiasi yang dilakukan militer, media ini sudah menghubungi Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah. Namun hingga kini, jenderal berlatar Kopasssus itu belum merespons.

Sebelumnya, koalisi sipil yang tergabung dalam GERAM TNI mengecam pengadangan dan dugaan kekerasan terhadap massa aksi, serta menilai peran kepolisian belum optimal dalam melindungi demonstrasi damai.

Aksi solidaritas digelar kelompok masyarakat sipil sebagai respons atas serangan air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di Jakarta Pusat. Serangan terjadi usai ia membahas isu Dwifungsi ABRI di kantor YLBHI.

Kasus tersebut menjadi sorotan setelah pelaku disebut berasal dari unsur Badan Intelijen Strategis TNI. Akibatnya, Andrie mengalami luka bakar serius di wajah, tangan, dan mata dan menjalani perawatan intensif.

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras, meminta pembentukan tim investigasi independen oleh Presiden, serta menolak proses hukum melalui peradilan militer.

“Kami mendesak Polri segera menangkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya secara transparan dan akuntabel,” kata Koordinator Aksi, Jusliadin.