EKSPOSKALTIM, Bontang – Usai mediasi soal tuntutan penurunan tarif air tak terkabul, Aliansi Masyarakat Bontang Menggugat (AMBM) memberi tenggat waktu 1x24 jam kepada pemerintah.  

"Kita beri kesempatan untuk Wali Kota, sesuai kesepakatan 1x24 jam harus sudah ada keputusan hasilnya. Kita bubar dulu saat ini," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Bontang Menggugat (AMBM) M Muqrim.  

Selain itu, Muqrim menyampaikan pembubaran massa saat ini bukan berarti tanpa ada hasil yang diperoleh dari aksi protes ini. Pihaknya, kata Muqrim, akan menyusun rencana yang lebih matang dan tak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan massa dengan jumlah yang lebih besar lagi.  

Ia juga tidak menjamin keadaan akan terus kondusif apabila kesepakatan yang telah dibuat dilanggar. Massa akan menunggu sampai besok sekira jam 12 siang.

“Jika belum ada hasil yang diberikan walikota, kita akan lebih jauh bertindak,” jelas Muqrim.  

Alhasil sekira pukul 14.30 Wita, massa mulai membubarkan diri. Sebelumnya, ratusan masyarakat Bontang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bontang Menggugat (AMBM), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Bontang.  

Pihaknya juga mengaku kecewa lantaran belum ada kepastian terkait tuntutan untuk mengevaluasi kenaikan tarif air PDAM diatas 100 persen, yang dianggap memberatkan dan hanya menambah beban bagi masyarakat.   

Sebab mediasi yang dilakukan pemerintah bersama PDAM pun, untuk mengkaji ulang kenaikan tarif langsung ditolak masyarakat yang tetap menginginkan pembatalan tarif air PDAM. 

"Enam puluh persen itu masih naik namanya, disini kami minta untuk membatalkan kenaikan bukan untuk dikurangi," imbuhnya. 

 Mendekati sore hari, Kapolres Bontang AKBP Andy Ervy juga ikut turun tangan untuk meminta pedemo menghargai kesepakatan waktu selama 1x24 jam yang diberikan kepada Wali Kota Bontang Neni Moernaeni itu. 

Permintaan tersebut disampaikan usai perundingan bersama dengan sejumlah koordinator massa. Dalam pembahasan tersebut, Andy Ervyn menyampaikan berdasarkan informasi pembahasan terkait putusan tarif PDAM sedang dirapatkan oleh Wali Kota bersama DRPD dan perangkat lainnya. 

"Lebih baik kita tunggu dulu hasil dari rapat itu," katanya. Selain itu kata dia, beberapa koordinator perwakilan massa juga akan diberikan kesempatan hadir untuk mengikuti pembahasan terkait tarif PDAM bersama Wali Kota dan DPRD.