EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyoroti pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim, Abdullah Sani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (16/7) lalu.

Ia meminta kepada Gubernur Kaltim Isran Noor untuk memfungsikan tugas jabatan tersebut. Sebab, kata dia, pelantikan Abdullah Sani sebagai Sekprov Kaltim berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo. Artinya, Gubernur sudah tidak lagi memakai Plt Sekprov Kaltim yang dijabat oleh Sabani.

Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Kaltim Turun Jadi 5,95 Persen

"Karena memang seharusnya, Keppres Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 dilaksanakan secepatnya," tegasnya.

Menurutnya, Keppres Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah beberapa bulan diteken. Namun Samsun menyayangkan, Gubernur tak kinjung melantik Abdullah Sani sebagai Sekprov, malah lebih memilih menunjuk Plt Sekprov dengan pejabat lain.

"Kami (Fraksi PDI Perjuangan) sangat mendukung sekali. Kan sudah jelas perintahnya. Harus dilantik. Kalau tidak dilantik, Mendagri yang melantik. Dan ini sudah dilantik," imbuhnya.

Ia berharap, dengan dilantiknya Abdullah Sani sebagai Sekprov Kaltim, maka peran Sekprov difungsikan sebagaimana memiliki kewenangannya. Seperti menetapkan kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyusunan APBD dalam TAPD. Sebab saat ini, tengah proses pembahasan APBD-P dan APBD murni 2020.

Baca juga: APBD- P Kaltim 2019 Diproyeksikan Naik Rp 2,23 Triliun

"Karena tidak boleh terlalu lama, mengingat banyak sekali pejabat-pejabat di Kaltim yang Plt (pelaksana tugas)," pintanya.

Ia pun memberikan selamat kepada Sekprov Kaltim Abdullah Sani yang resmi dilantik. Dengan demikian, Abdulah Sani secara definitif menjabat Sekprov Kaltim.

"Selamat kepada Abdullah Sani semoga bisa bekerja dan bermitra dengan baik," pungkasnya. (*)