EKSPOSKALTIM, Samarinda - Antrean panjang BBM di Kalimantan Timur dinilai tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite.

Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsodjo, menilai persoalan lebih dalam: daya beli turun, dugaan kenakalan distribusi, hingga keterangan pejabat yang tidak sinkron soal kuota.

Purwadi merespons data Pertamina yang menyebut penyaluran Pertalite di Samarinda naik 9,6 persen setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni. Pergeseran itu terjadi, tapi menurutnya itu cerminan tekanan ekonomi.

“Menambah antrean panjang karena migrasi, orang pakai Pertamax bergeser ke Pertalite. Dari sisi ekonomi mengindikasikan daya beli orang turun menggeser kualitas BBM-nya,” ujar Purwadi kepada EksposKaltim, Sabtu (11/10/2026).

Ketika gaji tidak naik sementara harga BBM naik, masyarakat mencari alternatif yang lebih murah. Akibatnya permintaan Pertalite membludak.

“Gaji enggak pernah naik, tapi harga BBM naik, berarti kan mencari alternatif yang lebih murah,” katanya.

Namun, migrasi saja tidak cukup menjelaskan antrean yang terus berulang. Purwadi menyoroti dugaan penyimpangan di lapangan, seperti penggunaan barcode berulang dan pembelian BBM pakai jeriken yang lolos pengawasan.

“'Kenakalan' dalam tanda kutip itu harus dibongkar. Saya baru pulang dari Jogja, di Jogja enggak ada yang ngantri. Ini ironi,” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan uji kebijakan: hentikan sementara operasional Pertamini atau pengecer BBM selama enam bulan untuk melihat dampaknya terhadap antrean di SPBU.

“Coba 6 bulan Pertamini atau pengecer itu jangan boleh beroperasi. Bisa normal tuh, tes saja,” katanya.

Keterangan Pejabat Beda-Beda, Publik Bingung

Sorotan paling keras Purwadi adalah perbedaan keterangan antarpejabat soal kuota BBM.

Sebelumnya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut realisasi kuota BBM subsidi sudah 10 persen di atas kuota yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan itu disebut Purwadi tidak sejalan dengan keterangan Wakil Gubernur maupun Pertamina Balikpapan.

“Statement Pak Gubernur sebelumnya beda dengan Pak Wagub. Beda lagi dengan Pertamina Balikpapan,” ucapnya.

Kebingungan publik makin menjadi setelah Pertamina Samarinda menyebut data distribusi BBM sebagai informasi rahasia. Padahal sebelumnya Pertamina Balikpapan sempat membuka data kuota dan pasokan, meski belum detail.

“Berarti kan Pertamina Balikpapan buka data itu, walaupun masih data mentah. Tiba-tiba Pertamina Samarinda ngomongnya data adalah rahasia, apa yang dirahasiakan?” katanya.

Menurut Purwadi, masyarakat berhak mendapat informasi terkait pelayanan publik. Ketika penjelasan kuota, pasokan, dan distribusi tidak selaras, publik sulit menilai akar masalah.

Ia mendorong Gubernur bersama DPRD dan bupati/wali kota membentuk tim audit independen untuk memeriksa tata kelola distribusi BBM Pertamina, tidak hanya kasus terbaru tapi 5 hingga 10 tahun ke belakang. Audit harus didukung dokumen distribusi dan rekaman CCTV.

“Makanya saya berkali-kali bilang, harusnya diinisiasi Pak Gubernur, dengan DPR, dengan bupati/wali kota, bentuk tim audit independen buka tuh semua data, CCTV, apa segala macam,” ujarnya.

Ia juga menyinggung temuan sekitar 1.000 kendaraan di Samarinda yang sebelumnya menjadi perhatian dalam persoalan BBM. Temuan itu harus menjadi bahan evaluasi pengawasan.

“Jadi memang statement-nya harus sama antara pejabat A dengan pejabat B. Nanti pejabat A bilang ini, pejabat B bilang itu, beda-beda, publik jadi bingung mana yang bisa dipercaya,” tutupnya.