EKSPOSKALTIM - Kisruh Nelayan di Muara Badak, DPRD Kaltim Turun Tangan

Penulis : Muslim Hidayat
Kamis, 14 Desember 2017 20:50 WITA

Sejumlah nelayan saat mengadu ke DPRD Kaltim, yang ditemui oleh Ketua Komisi II Edy Kurniawan, Kota Samarinda, Rabu (13/12)(EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM, Samarinda - Nelayan di Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara (Kukar) mengkritisi aktivitas pelabuhan di Muara Berau, Kecamatan Muara Madak. Mereka meminta aktivitas pelabuhan tersebut dihentikan. Sebab, telah mencemari lingkungan yang mengakibatkan hasil tangkap nelayan menurun.

Atas dasar itu, kelompok Kerukunan Nelayan Muara Badak mengeluhkan ke DPRD Kaltim, Rabu (13/12).

"Kami mengadu karena rekomendasi dan janji pemerintah untuk mengevaluasi kegiatan di pelabuhan itu tidak membuahkan hasil," kata Ketua Kerukunan Nelayan Muara Nadak, Andi Basri.

Selama ini, kata dia, nelayan seolah dipermainkan. Karena itu ia mendesak pemerintah serius menanggapi keluhan mereka.

Baca: Mediasi Eks Karyawan dengan PT Kimco, DPRD Kaltim Minta Pemprov Turun Tangan

Pasalnya, kata dia, dampak dari aktifitas bongkar muat yang ada di Pelabuhan Muara Berau itu telah merugikan para nelayan yang ada di Muara Badak.

"Ribuan nelayan menggantungkan hidupnya disana. Apa jadinya jika tempat mencari nafkah kami hilang atau rusak. Kami mendesak agar dihentikan dalam waktu dekat termasuk ganti rugi tambak-tambak kami yang telah rusak. Kalau tidak kami akan gelar aksi sendiri untuk menutup," keluhnya kepada para Legislator di Karang Paci.

Ketua Komisi II Edy Kurniawan saat menerima rombongan nelayan, mengaku akan menindaklanjuti keluhan mereka.

"Pekan depan kita agendakan, hari selasa (19/12), kita akan panggil instansi terkait untuk menyakan progres penyelesaian masalah ini," katanya.

Baca: Masa Terakhir Gubernur Awang, Dewan Harap Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Menurut Edy, komisi II pernah memediasi kisruh di pelabuhan Muara Berau, Kec. Muara Badak antara operator pelabuhan dengan para nelayan beberapa waktu lalu. Kala itu, katanya, mereka menyanggupi untuk mengevaluasi aktivitas bongkar muat pelabuhan untuk menjaga kegiatan yang dapat mencemari lingkungan.

"Kami akan meminta pemprov dan pemda dan petugas pelabuhan yang berwenang untuk secepatnya melakukan tindakan sebelum para nelayan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Politisi PDIP ini.

Ia mempertanyakan persoalan ini ke Pemprov. Sebab, sepengetahuannya masalah ini sudah mengemuka sejak 2015 lalu. Ia sangat menyayangkan hingga saat ini persoalan tersebut belum dapat diselesaikan.

"Makanya pekan depan kita akan panggil semuanya. Kita selesaikan, dimana hambatannya, siapa yang salah, yang jelas keluhan nelayan dan masyarakat disana akan kami perjuangkan," tandasnya. (adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang