Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur telah mencapai 8.516,68 hektare hingga 11 Oktober 2026. Tambahan anggaran justru baru disiapkan pemerintah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 8.516,68 hektare berdasarkan rekapitulasi data kejadian hingga 11 Oktober 2026. Di tengah luasnya area terdampak dan kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat, penanganan karhutla mendapat sorotan DPR RI yang mengakui upaya pemerintah saat ini belum maksimal.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengatakan pemerintah menyiapkan penambahan anggaran penanganan karhutla dalam APBN 2027. Selain itu, pemerintah tengah menyusun pembentukan Badan Gambut dan Karhutla yang dirancang untuk berfokus pada persoalan kebakaran dan lahan gambut.
Syarifuddin mengaku belum maksimalnya penanganan kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia menegaskan kondisi di lapangan tidak bisa ditutupi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah.
“Saya harus akui penanganan karhutla hari ini belum dikategorikan maksimal, faktanya kan masih banyak kebakaran. Artinya kita enggak bisa bohong-bohonglah, kita enggak bisa tipu-tipu, rakyat sudah tahu,” kata Syafruddin baru-baru ini di Samarinda.
Berdasarkan Laporan Harian Posko Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Kaltim per hari Minggu (11/10), pantauan satelit mendeteksi 124 titik hotspot. Dari jumlah tersebut, sembilan titik firespot memiliki tingkat kepercayaan tinggi, masing-masing tersebar di Paser sebanyak tiga titik, Samarinda tiga titik, Penajam Paser Utara (PPU) dua titik, dan Balikpapan satu titik.
Laporan yang sama mencatat luas indikatif lahan terbakar secara keseluruhan mencapai 2.715,76 hektare. Sementara rekapitulasi kejadian karhutla mencatat total area terbakar 8.516,68 hektare dari 2.101 firespot.
Dampaknya tidak hanya menyangkut lahan yang terbakar. Kualitas udara berdasarkan parameter ISPU PM2.5 di wilayah Kaltim secara umum berada pada kategori tidak sehat, sehingga penanganan karhutla juga berkaitan dengan risiko paparan asap terhadap masyarakat.
Meski demikian, operasi pemadaman pada 11 Oktober menunjukkan hasil positif. Satgas Darat berhasil memadamkan lahan seluas 10,41 hektare dari sembilan titik firespot yang ditangani di Paser, Samarinda, PPU, dan Balikpapan.
Tidak ada sisa lahan terbakar dari sembilan titik yang menjadi sasaran operasi hari itu. Operasi tersebut didukung 11.711 personel Satgas Darat dari unsur Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan instansi terkait lainnya.
DPR Soroti Anggaran dan Kelembagaan
Syafruddin mengatakan Komisi XII DPR RI bersama komisi lainnya telah membahas langkah mitigasi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kaltim, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Menurut dia, luas kebakaran yang terjadi berada di luar perkiraan pemerintah sehingga alokasi anggaran penanganannya dinilai masih terbatas.
“Karhutla hari ini kan di luar dugaan semua. Pemerintah itu tidak pernah menduga bahwa ada karhutla yang luas seperti hari ini. Nah, sehingga alokasi anggaran untuk penanggulangan karhutla itu kan sedikit,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Syafruddin, akan meningkatkan anggaran penanganan karhutla dalam APBN 2027. Ia berharap tambahan alokasi tersebut dapat memperjelas langkah mitigasi dan memperkuat pendanaan bagi pihak-pihak yang menangani kebakaran.
Meski memastikan adanya peningkatan anggaran, Syafruddin belum menyebutkan nominal tambahan yang disiapkan.
“Yang pasti ada peningkatan. Sehingga penanganannya langkah-langkah mitigasinya jelas, dan pihak-pihak yang menangani karhutla itu memiliki alokasi anggaran yang maksimal,” katanya.
.jpeg)
Selain anggaran, Syafruddin menyebut pemerintah tengah menyusun pembentukan Badan Gambut dan Karhutla. Ia menilai, selama ini belum ada badan khusus yang secara spesifik berfokus menangani kedua persoalan tersebut.
Penanganan karhutla saat ini melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Pemerintah serius. Pak Prabowo sungguh-sungguh untuk menangani karhutla ini. Apa kesungguhannya, adalah akan segera membentuk yang namanya Badan Gambut dan Karhutla,” kata Syafruddin.
Ia mengatakan pembentukan badan tersebut sedang disusun dan diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat penanganan karhutla di Indonesia.
“Jadi badan baru inilah langkah konkret bentuk kesungguhan pemerintah, Pak Presiden Prabowo, untuk menanggulangi, menuntaskan karhutla di Indonesia,” ujarnya.
Syafruddin juga menyinggung dampak karhutla yang memicu keluhan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, akibat asap yang ditimbulkan.
“Karena kita malu, negara tetangga komplain, dampak dari karhutla ini,” pungkasnya.
