EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Gubernur Rudy Mas’ud mengumumkan upaya melawan premanisme di Kalimantan Timur (Kaltim). Satgas terpadu akan segera dibentuk untuk memberantas ormas yang mengganggu ketertiban dan merusak iklim investasi di daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengumumkan pembentukan satuan tugas terpadu untuk memberantas ormas-ormas yang terlibat dalam praktik premanisme dan mengganggu stabilitas keamanan serta investasi di Kaltim. Langkah ini dilakukan untuk menanggapi keresahan masyarakat dan mencegah gangguan terhadap iklim usaha di daerah yang kini jadi sorotan nasional dan global.

“Satgas ini akan melibatkan Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, serta elemen masyarakat lainnya. Kami akan bertindak tegas, namun tetap mengedepankan pembinaan sosial dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rudy usai rapat koordinasi di Samarinda, Minggu (11/5), dikutip dari Antara.

Gubernur menekankan pentingnya tindakan cepat, mengingat peran Kaltim yang semakin strategis dalam perekonomian nasional. “Premanisme dan ormas nakal bisa merusak citra daerah dan menurunkan kepercayaan investor. Ini tak bisa dibiarkan,” tegas Rudy.

Pemprov Kaltim akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi terhadap ormas yang meresahkan. Rudy juga menegaskan bahwa pungutan liar atau praktik pemerasan oleh ormas tidak akan ditoleransi.

Ribuan Terdaftar, Ratusan Aktif

Sejak 2007, Kaltim memiliki 3.468 ormas yang terdaftar, dengan 931 ormas masih aktif hingga April 2025. Meskipun sebagian besar ormas berperan positif, Rudy mengingatkan bahwa yang meresahkan hanya segelintir saja.

Deputi Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menambahkan bahwa ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi dan berperan penting dalam mencerdaskan bangsa. Namun, ia juga mengingatkan agar ormas yang menyimpang dari tujuan Pancasila harus diberi pembinaan atau tindakan tegas.

Heri juga menyarankan agar ormas diberdayakan melalui pembentukan koperasi untuk mencegah mereka terlibat dalam praktik pemerasan. “Dengan pendekatan berbasis ekonomi, ormas bisa lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada tindakan merugikan,” ujar Heri.