Balikpapan, EKSPOSKALTIM - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mendesak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menunjukkan kinerja nyata setelah media asing menuding IKN berpotensi menjadi “ghost city” alias kota hantu.

Menurut Khozin, istilah itu bersifat peyoratif dan berisiko menanamkan kesan bahwa masa depan IKN suram. Karena itu, OIKN perlu melakukan evaluasi serius, terutama dalam hal komunikasi publik dan transparansi pembangunan.

“Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” kata Khozin di Jakarta, Jumat (31/10), dikutip dari ANTARA.

Ia menilai jika narasi negatif dari media asing dibiarkan tanpa penjelasan atau klarifikasi, dampaknya bisa mencoreng citra IKN di mata internasional maupun nasional. Padahal, citra positif sangat penting untuk menarik minat investor asing yang menjadi bagian dari ekosistem pembangunan IKN.

BACA JUGA Tambang Lesu, Ekonomi Kaltim Turun di Bawah Nasional

“Di antara cara yang bisa ditempuh adalah perbaikan pola komunikasi publik,” ujarnya.

Khozin menambahkan terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah semakin menegaskan posisi IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia. Menurutnya, regulasi itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN.

“Pesan politik dari Perpres ini jelas: ada komitmen atas masa depan IKN. Mestinya, ini jadi pemicu bagi kinerja OIKN,” katanya.

Ia menilai dengan payung hukum yang sudah lengkap, mulai dari Undang-Undang IKN hingga regulasi turunannya, debat soal keberlanjutan IKN semestinya sudah selesai.

“Secara politik, tidak ada lagi perdebatan soal masa depan IKN. IKN adalah kota masa depan, bukan kota hantu,” tegasnya.