EKSPOSKALTIM, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berbalik melemah. Kamis (23/1), harga emas turun Rp15.000 menjadi Rp2.790.000 per gram, setelah sehari sebelumnya melonjak tajam dan memantik euforia pasar. Harga jual kembali (buyback) ikut terkoreksi ke Rp2.635.000 per gram.
Koreksi ini terjadi di tengah reli emas yang masih agresif dan ketidakpastian global yang belum mereda. Artinya, penurunan harga bukan serta-merta kabar baik, melainkan fluktuasi di pasar yang sedang gelisah.
Berdasarkan laman resmi Logam Mulia Antam, harga emas berbagai pecahan masih bertahan di level tinggi. Untuk ukuran 0,5 gram dipatok Rp1.445.000, 5 gram Rp13.725.000, hingga 100 gram yang menembus Rp273.212.000. Sementara emas batangan 1 kilogram dijual seharga Rp2,73 miliar.
Namun di balik angka-angka itu, ada biaya yang tak bisa diabaikan. Setiap transaksi emas dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk pembelian, pajak dipatok 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Sedangkan penjualan kembali di atas Rp10 juta dikenai PPh 22 sebesar 1,5 persen (NPWP) dan 3 persen (non-NPWP), yang langsung dipotong dari nilai buyback.
Sehari sebelumnya, Rabu (21/1), harga emas justru melonjak Rp35.000 dan menembus Rp2.772.000 per gram, dengan buyback menguat ke Rp2.612.000 per gram. Lonjakan cepat ini menegaskan satu hal: emas kembali menjadi tempat berlindung, bukan sekadar instrumen investasi biasa.
Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah hanya menguat tipis. Rupiah ditutup di level Rp16.936 per dolar AS, menguat 20 poin dari hari sebelumnya. Kurs referensi BI (JISDOR) pun berada di Rp16.963 per dolar AS. Penguatan ini dinilai rapuh dan belum mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi.
Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai lonjakan harga emas adalah sinyal kecemasan pasar yang tidak boleh diremehkan. “Kalau semua orang lari ke emas, itu tanda ekonomi sedang panas. Dolar bisa makin kuat dan rupiah berisiko makin babak belur,” ujar Purwadi, Kamis (22/1).
Menurutnya, pergerakan emas yang liar menuntut koordinasi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Tanpa sinkronisasi, reli emas justru berpotensi memperlebar tekanan inflasi dan menyempitkan ruang kebijakan pemerintah.
“Harus ada sinkron antara kebijakan fiskal dan moneter supaya inflasi tetap terjaga,” tegasnya.
Purwadi juga mengingatkan bahaya perilaku spekulatif. Kenaikan harga emas yang tidak terkendali bisa memancing spekulasi berlebihan dan memperpanjang tekanan inflasi, yang ujungnya menekan daya beli masyarakat.
“Harga emas naik bisa memicu spekulasi. Kalau inflasi berkepanjangan, dampaknya langsung ke daya beli,” katanya.
Risiko lain datang dari sisi eksternal. Ketergantungan impor komponen berbasis emas, di tengah dolar AS yang menguat dan rupiah yang rentan, berpotensi menjadi beban tambahan bagi perekonomian nasional.
“Impor butuh dolar. Kalau dolar kuat dan rupiah melemah, itu tekanan ganda,” ujarnya.
Meski begitu, lonjakan harga emas juga membuka peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun manfaat itu, kata Purwadi, hanya akan terasa jika tata kelola pajak berjalan efektif dan transparan.
“Penerimaan pajak bisa naik, misalnya dari perusahaan tambang besar, asal pajaknya jujur dan benar-benar masuk ke negara,” ujarnya.
Ia menutup dengan catatan keras terhadap sistem administrasi perpajakan, khususnya implementasi Coretax yang masih menuai banyak keluhan.
“Coretax masih banyak masalah. Sekelas BUMN saja ribet, apalagi masyarakat awam. Ini harus jadi perhatian serius Menteri Keuangan,” tandasnya.
Purwadi mengingatkan, jika tekanan nilai tukar berlanjut dan dolar menembus Rp17.000 hingga Rp19.000, beban pengelolaan fiskal akan semakin berat.
“Itu akan jadi ujian serius. Apakah pengelolaan fiskal kita benar-benar siap menghadapi tekanan global, atau justru kedodoran,” pungkasnya.
