EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 hingga 73 persen bisa melumpuhkan Kalimantan Timur (Kaltim). Pernyataan ini disampaikan langsung Gubernur Rudy Mas’ud saat menagih perhatian Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu.
“APBD ibarat dua kaki pemerintah di daerah. Jika satu kaki dipotong, jalannya akan pincang,” ujar Rudy tegas, dikutip dari ANTARA. Pemotongan ini tak hanya menimpa provinsi, tapi seluruh kabupaten dan kota, dan bisa memaksa revisi total APBD 2026.
Rudy menegaskan daerah penyumbang besar bagi negara seperti Kaltim seharusnya mendapat prioritas, bukan justru dipangkas. “TKD harus ditambah, agar daerah bisa berlari kencang,” katanya disambut tepuk tangan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kaltim.
Ketimpangan pembangunan menjadi sorotan masyarakat. Ketua Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU), Vendi Meru, menyindir, “Ratusan triliun dikirim ke pusat, daerah hanya dapat debunya.” Ia juga menekankan pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai kompensasi eksploitasi sumber daya alam.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan. “Kami senang mendapat masukan langsung dari masyarakat,” ujarnya, dan mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) awal tahun depan sebagai langkah menegaskan anggaran Kaltim dari pusat tetap utuh.
.jpeg)
