EKSPOSKALTIM, Bontang - Penggunaan mobil dinas milik Pemkot Bontang ke kawasan wisata saat libur Lebaran disorot DPRD, karena terjadi di tengah larangan resmi penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan pekerjaan.

Penggunaan kendaraan dinas oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ke kawasan wisata Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, menjadi perhatian setelah dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyatakan penggunaan kendaraan dinas tersebut melanggar larangan yang telah disampaikan pemerintah daerah, termasuk imbauan Wali Kota Bontang terkait penggunaan kendaraan dinas selama cuti bersama dan libur Idulfitri.

“Ini contoh buruk. Pejabat ini berani melanggar larangan wali kota. Harus diberi sanksi tegas agar ada efek jera,” kata Sahib.

BACA JUGA KPK Larang Kendaraan Dinas Dipakai Mudik Lebaran

Ia menyebut penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedinasan merupakan pelanggaran disiplin ASN.

“Penggunaan kendaraan itu jelas melanggar aturan disiplin ASN. Tim hukuman disiplin harus memberikan sanksi tegas,” ujarnya, dikutip media ini dari Bontang Post.

Selain itu, ia juga menyinggung penggunaan aset daerah yang bersumber dari anggaran publik.

“Kalau terjadi apa-apa, tentu pemkot yang rugi. Ini aset daerah yang dibeli dari uang rakyat,” katanya.

Sahib meminta pemerintah kota mengambil langkah terhadap oknum ASN yang menggunakan kendaraan dinas tersebut.

BACA JUGA Respons KPK Usai Gubernur Kaltim Batalkan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bachtiar Mabe, membenarkan kendaraan dinas yang berada di kawasan wisata Labuan Cermin, Biduk-Biduk, digunakan oleh Sekretaris Dinkes, Cahyo.

“Dipakai Pak Sekretaris, Pak Cahyo, untuk pergi ke sana,” ujar Bachtiar saat dikonfirmasi, Selasa (24/3/2026).

Media ini kemudian mengonfirmasi temuan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2006 tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya, yang antara lain mengatur penggunaan fasilitas dinas agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik maupun liburan.

Namun hingga berita ini ditayangkan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum memberikan respons.