EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Pelaksanaan APBD tahun 2018 telah selesai dan dilaporkan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni pada rapat paripurna yang digelar belum lama ini. Dalam rapat tersebut, Fraksi Hanura (Hati Nurani) menyampaikan beberapa masukan, saran dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Bontang.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Bontang, Arif menyarankan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan peremajaan terhadap beberapa kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai sudah berusia tua.

Baca juga: DPRD Bontang Soroti Aktivitas Tak Berizin Pembangunan Pabrik CPO

"Kendaraan dari kedua OPD tersebut harus di perhatikan, sebab bisa saja sudah tidak laik jalan," ujar Anggota Komisi II tersebut, saat rapat kerja dalam penyampaian pandangan fraksi - fraksi di ruang rapat Sekretaris DPRD Bontang, Senin, (17/6/2019).

Selain itu, Arif juga meminta Pemerintah Kota Bontang untuk segera menuntaskan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA), agar dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder untuk bekerja sama secara positif dalam pengembangan pariwisata di Kota Bontang.

"Kita dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata," terangnya.

Ia juga menyarankan, Pemerintah Kota Bontang terus meningkatkan efektifitas dan produktifitas belanja daerah terutama dalam bidang pendidikan, salah satunya pengadaan lahan guna pembangunan sekolah, sebab masih banyaknya sekolah yang berada dalam 1 lokasi.

"Terutama sekolah dasar, masih banyak yang satu halaman," ungkapnya.

Baca juga: Jenuh, Warga Bontang Terdampak Banjir Ngadu ke DPRD

"Pemkot juga harus mempercepat belanja kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan banjir di Kota Bontang, agar dapat menekan resiko yang dialami masyarakat ketika musim hujan tiba," tambah Arif.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bontang harus lebih memperhatikan peningkatan prestasi melalui kegiatan olahraga dan tidak menjadikan penghargaan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, tetapi sebagai tolak ukur realisasi pembangunan yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat.

"Masyarakat menilai baik buruknya kinerja pemerintah melalui pembangunan bukan hanya dari penghargaan," tutupnya. (Adv)