EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Beberapa waktu lalu dikabarkan jika mantan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak mendukung Dusun Sidrap Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kutim dilimpahkan ke Kutim.

Pernyataan itu menuai pro dan kontra. Warga Kutim, dengan tegas meminta Pemkot Bontang tak mengganggu wilayah Kutim. Pemkab Kutim pun diminta tegas atas masalah ini.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Kutim angkat bicara. Uce Prasetyo mengatakan tak mudah memindahkan sebuah lokasi dari satu daerah ke kota lain. Karena, wilayah kabupaten diatur dengan Undang-Undang (UU). Jikapun akan dipindahkan, maka UU awal tersebut harus diubah dan diatur kembali sesuai aturan yang berlaku.

"Harus dirubah (UU). Tidak cukup hanya dengan "restu" Gubernur saja. Untuk pembentukan, gabung, atau pisah desa dalam satu kabupaten diatur dengan Perda Kabupaten. Saya beberapa kali aktif di pansus pembentukan desa. Tapi bila pindah lain daerah, tidak sesimpel itu," kata Uce, Senin 22 Oktober.

Dirinya pun tak menutup pintu serapat mungkin. Bagi yang menginginkan Sidrap, dipersilahkan untuk berjuang. Salah satunya merubah UU tersebut.

"Silahkan saja, pihak berkepentingan yang menghendaki pindahnya Sidrap itu mengurus secara legal yaitu mengupayakan perubahan UU dulu.Prosesnya panjang, termasuk komunikasi dengan Bupati dan persetujuan DPRD," jelasnya.

Secara pribadi kata dia, jika hanya pindah lokasi dalam daerah tak menjadi permasalahan. Yang menjadi masalah jika pindah daerah. Karena dalam jangka panjang bisa berpengaruh pada dana bagi hasil terkait kegiatan ekonomi SDA dari wilayah itu.

"Kalau wilayahnya yang dipindah hanya wilayah perkampungan saja, saya setuju saja dan saya dukung. Karena kasihan para warga bila warga mengurus sesuatu ke Sangatta. Tapi kalau wilayah yang tidak berpenghuni juga mau di pindah, saya pribadi keberatan," katanya.(adv)