EKSPOSKALTIM.COM, Bontang – Komitemen Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Kini giliran seluruh pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) yang mendeklarasikan program tersebut disaksikan Wakil Wali Kota Bontang Najirah, Kamis (28/7/2022).

Dalam sambutannya, Najirah mengatakan Diskop –UKMP Bontang merupakan perangkat daerah yang berpotensi untuk bersinggungan dengan gratifikasi, KKN, dan benturan kepentingan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk itu, dirinya meminta pencanangan pembangunan zona integritas ini dapat membentengi dan melindungi segenap pegawai negeri sipil di lingkungan Diskop –UKMP Bontang, dari perilaku KKN serta membangun integritas unggul pada diri masing-masing personel, dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu pemerintahan yang baik dan bersih.

“Saya harap kepada seluruh pegawai dapat menjaga komitmen dan integritas sebagaimana yang telah dibacakan secara bersama-sama, demi untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” ungkapnya.

Dirinya menuturkan, sebagai bidang perdagangan dan perindustrian sudah sepatutnya dan senantiasa meningkatkan pelayanan, dan perbaikan di bidang tata kelola birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja, dan menghindari perbuatan yang menyimpang demi untuk terwujudnya kota Bontang yang lebih hebat dan beradab.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya seluruh pegawai, untuk melakukan upaya perubahan budaya birokrasi  dengan memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerjanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Diskop-UKMP Bontang Kamilan menegaskan, pihaknya akan menindak apabila ada oknum pegawai yang melakukan KKN. Bahkan dirinya siap memberikan sanksi. (adv)

“Langsung ditindak sesuai kode etik.Bahkan kalau itu TKD langsung diberikan sanksi pemecatan,” pungkasnya. (adv)