EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Dalam kebijakan perikanan dan kelautan saat ini, harus berpegang pada prinsip bahwa bagaimanapun juga, nelayan Indonesia harus mampu menjadi tuan rumah di lautnya sendiri.

“Untuk mencapai hal tersebut, harus diupayakan menstransformasi para nelayan tradisional termasuk di Kutim, agar nelayan tumbuh modern yang tangguh untuk memanfaatkan semua potensi sumber daya ikan,” kata Agiel Suwarno, Wakil Ketua Komisi DPRD Kutim, Rabu 30 Mei 2018.

Pembentukan aturan seperti Peraturan Daerah (Perda) pun masuk dalam perhatiannya. Perda terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, kata Agiel, diharapkan nelayan akan dimudahkan, baik dalam mengakses pendidikan, kesehatan, keselamatan, permodalan, perizinan dan hak-hak dasar lainnya.

Ia cukup yakin perda semacam ini dapat memecahkan masalah nelayan di Kutim. Karena selama ini peran pemerintah belum maksimal untuk mengurus pelayanan dasar kepada nelayan.

“Pandangan saya ini merupakan cerminan pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi sampai ke Pemkab untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan dari risiko alam, non alam, dari perbuatan pihak ketiga,” jelasnya.

Kenyataannya selama ini, seringkali posisi nelayan menjadi pihak yang rentan terhadap marjinalisasi. Oleh karenanya diperlukan upaya pemberdayaan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya,” terangnya. (adv)