EKSPOSKALTIM, Luwu Timur, Sulsel - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur (Lutim), I Made Sariana melakukan kunjungan kerja ke desa Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Rabu (1/2/17) pagi.

Kujungan kerja itu dalam rangka sosialisasi dan monitoring terhadap pertanggung jawaban penggunaan dana desa, baik dari Anggaran Dana Desa (ADD) maupun dari Dana Desa (DD) tahun 2015 dan 2016 di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur.

Sosialisasi dan monitoring itu berlangsung di Aula Kantor Camat Tomoni, dan dihadiri oleh para perangkat desa dari kedua kecatan tersebut.

Dalam pertemuan itu I Made Sariana mengatakan, segala kegiatan pembangunan infrastruktur  di desa yang berada dalam kawasan hutan lindung, tidak boleh menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Karena hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ini sesuai peraturan Menteri Kehutanan,” ungkapnya.

Namun kata ia, jika selama ini ada pembangunan dalam kawasan hutan lindung yang sumber dananya dari APBD telah berjalan, Pihaknya berjanji akan berkonsultasi ke Menteri Kehutanan untuk mencari solusinya.

“Jika ada pembangunan yang sudah terlanjur dilakukan, akan kami konsultasikan ke pusat untuk mencari jalan keluarnya,” kata I Made.

Dia juga mengungkapkan, saat sosialisasi dan monitoring berlangsung ada salah satu perwakilan dari Desa Ujung Baru, menyampaikan bahwa di desa mereka ada pembangunan yang menggunakan anggaran APBN, dan mempertanyakan cara pertanggungjawabannya.

“Hal ini merupakan salah satu poin dari monitoring yang kami lakukan, dan Persoalan ini akan dirapatkan di internal kami,” pungkasnya.