Dugaan intimidasi terhadap kader GMNI Samarinda setelah demonstrasi karhutla berujung desakan kepada Kapolda Kaltim. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Briptu ART segera ditarik dan dijatuhi sanksi.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolda Kalimantan Timur segera menarik Briptu ART dari posisi ajudan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Desakan itu menyusul dugaan tindakan intimidatif dan kontak fisik terhadap kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda setelah aksi unjuk rasa terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sugeng menilai tindakan yang dituduhkan kepada ajudan tersebut tidak pantas dilakukan anggota Polri. Ia juga menyoroti dugaan benturan badan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan protes.
“Kapolda Kaltim harus segera menarik anggotanya yang menjadi ajudan dari Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud. Perilakunya ini sudah tidak pantas ya. Perilaku yang tercela dari sisi etik profesi karena dengan sengaja membenturkan badan, terlihat dalam gambar tersebut, foto tersebut ya, dengan mahasiswa yang sedang memprotes,” kata Sugeng dikontak media ini, Selasa (20/10).
Menurut Sugeng, pengamanan terhadap gubernur seharusnya mengutamakan pendekatan persuasif dan dialog. Jika mahasiswa dianggap menghalangi jalan gubernur, ajudan dapat melakukan penyekatan tanpa harus melakukan kontak fisik.
“Dia sebetulnya bisa melakukan pendekatan, berdialog ya. Kalau mahasiswa tersebut menghalangi jalan dari gubernur, dia berdialog, kemudian bisa melakukan penyekatan terhadap mahasiswa tersebut supaya tidak menyentuh fisik Gubernur Kaltim,” ujarnya.
Sugeng menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap cara pengamanan yang dilakukan ajudan. Ia meminta Polda Kaltim bertindak dan menjatuhkan sanksi etik apabila Briptu ART terbukti melakukan pelanggaran.
“Artinya nih, nih ajudan pribadi ini tidak tahu cara-cara penanganan pengamanan VIP. Jadi dia harus ditarik nih dan diberi sanksi ya, sanksi etik kalau dia polisi. Polda Kaltim harus bertindak. Demikian,” tegas ketua umum Peradi Pergerakan ini.
Polda Kaltim Tunggu Hasil Pemeriksaan
Lihat postingan ini di Instagram
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan kesatuan asal Briptu ART dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami sedang berkoordinasi, nanti akan kita tindak lanjuti,” kata Tedy, Selasa (20/10/2026).
Tedy menegaskan tindakan yang dituduhkan kepada Briptu ART bertentangan dengan arahan Kapolri agar anggota kepolisian menyatu dengan masyarakat, tidak arogan, tidak berbohong, dan menjunjung tinggi keadilan.
Terkait kemungkinan sanksi dan penarikan ART dari posisi ajudan, Tedy mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari kesatuan asalnya.
“Nanti kita tunggu hasil pemeriksaan dari kesatuannya. Bisa jadi (ditarik kembali). Yang jelas, apa yang dilakukan itu bertentangan dengan arahan Bapak Kapolri,” ujarnya.
Berawal dari Aksi Karhutla GMNI
Dugaan pelanggaran tersebut bermula setelah aksi karhutla yang digelar GMNI Samarinda di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026) sore. Insiden terjadi di sekitar Masjid Nurul Mu'minin ketika Rudy Mas’ud tiba untuk salat Magrib bersama dua ajudannya, saat massa bersiap membubarkan diri.
Kader GMNI Rossa Tri Rahmawati mengatakan kedatangan gubernur memicu reaksi spontan karena Rudy Mas’ud tidak menemui massa saat demonstrasi berlangsung.
Saat Rossa merekam dan melayangkan pertanyaan, salah seorang ajudan disebutnya melakukan tindakan intimidatif terhadap ponselnya.
“Padahal saya tidak menyentuh apa pun, bahkan tidak menodong-nodongkan HP ke Rudy Mas’ud,” kata Rossa.
Kader GMNI lainnya, Ridwan, mengalami kontak fisik langsung dari ajudan tersebut.
“Dia menghampiri saya dari posisi yang lumayan jauh, tiba-tiba langsung mem-body (melakukan kontak fisik),” ungkap Ridwan.
Dihubungi via Whatsapp oleh media ini terkait adanya respons Polda Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud hanya merespons dengan mengirimkan stiker digital bertuliskan "Siap!". Hingga berita ini disusun, pihak gubernur belum memberikan pernyataan atau penjelasan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.
