EKSPOSKALTIM.com, Bone - Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone menyambangi kantor DPRD Bone di Jalan Kompleks Stadion Lapatau, Watampone, Sulsel, Senin 28 Mei 2018 siang tadi.

Kedatangan mereka ini guna menyampaikan keluhan terkait data penerima rastra (beras sejahtera) yang dikeluarkan pusat, dinilai tidak sesuai dengan data yang telah divalidasi pemerintah desa setiap tahunnya.

Baca: Kelompok Pemuda di Bali Dukung Abraham Samad Maju di Pilpres 2019

Kedatangan mereka pun diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bone yang juga politisi Partai Gerindra, Hj Andi Syamsidar Ishak.

Kepala Desa Tadangpalie yang juga Ketua Apdesi Bone, Andi Mappakaya Amir menyampaikan, penyaluran bantuan dengan acuan data pusat tersebut memicu polemik di masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Bone Hj. Andi Syamsidar Ishak menerima aspirasi kepala desa. (EKSPOSKaltim/Abdullah)

Bagaimana tidak, pada data tersebut masih ditemukan nama warga yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau pun kondisi ekonominya telah membaik (non masyarakat miskin).

"Kepala desa yang seyogyanya menjadi ujung tombak dari suatu kebijakan pusat, justru menjadi sasaran tombak karena hal (polemik) ini," imbuhnya.

Baca: Jarah Barang di Lokasi Expo, Remaja Bone Diamankan Polisi

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bone Hj Andi Syamsiar Ishak berjanji akan merekomendasikan pertemuan ini ke komisi terkait, untuk dirapat kerjakan bersama instansi-instansi terkait.

"Mengenai solusinya, saya akan disposisikan ke komisi 4 untuk menangani masalah ini, karena adanya rastra yang tidak valid datanya-datanya," kata Andi Syamsidar.

Sebelum ke kantor DPRD Bone, para kepala desa ini terlebih dahulu menyambangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk menanyakan proses validasi data yang menurutnya kontradiktif dengan kondisi di lapangan.

Tonton video menarik di bawah ini:

VIDEO: Ucapan Ramadhan 1439 Hijriah oleh Kepala BPPD Kutim

ekspos tv