Pemerintah Kota Bontang menunda sejumlah proyek pembangunan setelah upaya penyesuaian anggaran belum memenuhi target efisiensi Rp150 miliar, dengan fokus menjaga stabilitas APBD.
EKSPOSKALTIM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang menunda sejumlah program pembangunan di tengah kondisi efisiensi. Itu, sebagai dampak dari langkah penyesuaian anggaran guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan tersebut diambil setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan efisiensi dengan target penghematan mencapai Rp150 miliar.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, sejumlah kegiatan telah disepakati untuk ditunda dalam tahap awal penyesuaian anggaran. “Kemarin itu sudah ada sekitar lima kegiatan yang ditunda. Tapi total nilainya memang masih belum mencukupi target yang diharapkan,” ujarnya, dikutip dari Kaltim Post, Jumat (17/4).
Program yang ditunda antara lain pembangunan lapangan minisoccer di Berbas Pantai, pemasangan ACP di Kantor Wali Kota, pengadaan mess di Jakarta, revitalisasi Waduk Kanaan, serta program Pro RT Plus.
Namun, dari hasil pembahasan sementara, nilai efisiensi yang terkumpul baru berada di kisaran seratusan miliar rupiah, sehingga masih terdapat selisih yang perlu dipenuhi.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah mempertimbangkan sejumlah skema lanjutan, termasuk potensi efisiensi dari proses lelang proyek.
Menurut Neni, dalam proses lelang dimungkinkan adanya penawaran di bawah pagu anggaran selama tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan sisa anggaran.
“Dari efisiensi lelang itu kita berharap ada sisa anggaran. Selain itu juga ada potensi dari transfer yang tidak tersalur penuh,” katanya.
Ia menegaskan, langkah yang diambil bukan penghapusan program, melainkan penundaan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Saya juga khawatir kalau dipaksakan, nanti ke depan justru APBD kita semakin berat. Jadi kita benar-benar selektif, mana yang bisa ditunda dulu,” ujarnya.
Sebagian besar program yang terdampak merupakan proyek fisik atau infrastruktur. Sementara itu, sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap berjalan.
Program pendidikan, termasuk Kartu Bontang Pintar, tidak masuk dalam daftar penundaan. Demikian pula layanan kesehatan seperti BPJS yang tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Pendidikan tetap jalan, sesuai prinsip kita. Kesehatan juga tetap kita jaga,” kata Neni.
