Dapur MBG berlabel Mabes Polri sebelumnya tercantum dalam daftar penutupan sementara di Kalimantan Timur. Polda menyebut dikelola oleh yayasan istri Polri.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menegaskan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya tidak dikelola Mabes Polri, menyusul munculnya informasi adanya SPPG berlabel Mabes Polri dalam daftar dapur yang ditutup sementara.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto menyatakan pengelolaan dapur MBG di lingkungan kepolisian berada di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari, bukan Mabes Polri.
“SPPG di Kaltim bukan dikelola oleh Mabes Polri, tapi oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, yaitu yayasan istri anggota Polri,” ujarnya saat dikonfirmasi Ekspos Kaltim, Rabu (8/4).
Ia menjelaskan pengelolaan dapur dilakukan oleh yayasan tersebut, sementara fungsi pengawasan berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). “Pengelolaan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, pengawasan oleh BGN,” katanya.
Terkait kewenangan, Yuliyanto menegaskan dapur MBG tersebut berada pada level daerah, baik di lingkup Polres maupun Polda. “Ada yang di wilayah Polres (Bhayangkari Polres), ada yang di wilayah Polda (Bhayangkari Polda). Bukan tanggung jawab Mabes,” ujarnya.
Ia juga memastikan temuan yang menjadi dasar penghentian operasional berasal dari evaluasi Badan Gizi Nasional, khususnya terkait instalasi pengolahan limbah.
“Yang dikoreksi oleh BGN pusat adalah permasalahan IPAL. Saat ini sedang diperbaiki sesuai standar BGN yang terkini,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kalimantan Timur ditutup sementara berdasarkan surat Direktorat Pemantauan dan Pengawasan tertanggal 31 Maret 2026.
Dalam daftar tersebut, salah satu unit sempat berlabel Mabes Polri, yang kemudian memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan dan kewenangannya.
Mayoritas dapur yang ditutup diketahui telah beroperasi sejak pertengahan hingga akhir 2025, dengan temuan utama belum terpenuhinya standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
