EKSPOSKALTIM , Samarinda – Dukungan APBN 2027 membuka peluang Samarinda untuk memiliki sistem transportasi massal yang terencana.

Namun DPRD Samarinda mengingatkan, dukungan pusat itu baru pintu masuk, pekerjaan rumah di daerah masih menumpuk.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut dukungan APBN tersebut sebagai dorongan yang selama ini diperlukan untuk merealisasikan angkutan massal.

“Alhamdulillah salah satunya adalah dukungan dari APBN tahun 2027,” ujar Deni.

Ia mengungkapkan, pembahasan program tersebut telah berlangsung antara DPRD Samarinda, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pembahasan kini memasuki tahap finalisasi.

Tahapan selanjutnya diharapkan mempertemukan langsung Wali Kota Samarinda dengan Kementerian Perhubungan untuk mematangkan realisasinya.

Kejar Kurangi Kemacetan

Bagi DPRD, kebutuhan transportasi massal tidak lepas dari jumlah kendaraan yang terus bertambah sementara ruang jalan terbatas.

“Itu kan dari dulu yang kami selalu gaung-gaungkan dan selalu kita ingin mengurangi juga kemacetan yang ada di Kota Samarinda,” ujarnya.

Pengalaman Balikpapan menjadi Pembanding. Kota tersebut telah memperoleh subsidi pemerintah pusat selama tiga tahun untuk menyelenggarakan transportasi massal. Samarinda diharapkan menyusul.

Data BPS Kaltim mencatat 1,06 juta kendaraan bermotor berada di Samarinda pada tahun 2025, dengan hampir 891 ribu di antaranya sepeda motor. Tekanan itu yang membuat penambahan moda bus harus diperhitungkan secara cermat berdasarkan kapasitas jalan.

Tak Harus Bus Besar

Kekhawatiran ruas jalan Samarinda tidak mampu menampung armada bus, menurut Deni, dapat disiasati melalui pemilihan armada yang sesuai. Ia membandingkan karakteristik jalan Samarinda dengan Banjarmasin dan Balikpapan yang memiliki kesamaan luasan dan lebar jalan.

"Saya kira tipe jalan kita dengan Kota Banjarmasin, dengan Kota Balikpapan itu sama. Artinya baik dari luasan maupun lebar sepanjang. Saya kira tidak ada masalah," katanya.

Keberadaan angkutan massal justru diharapkan mengurangi kepadatan sekaligus menekan penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir.

“Karena salah satunya dengan masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi kemudian menggunakan kendaraan massal otomatis dapat mengurangi penggunaan itu tadi,” lanjutnya.

Deni mengatakan, Samarinda tidak harus menggunakan bus besar untuk seluruh layanan. Penyesuaian armada akan menjadi bagian dari kajian teknis.

“Karena tipe bus yang akan digunakan pun nantinya akan menyesuaikan. Mungkin bus yang medium yang itu memang sesuai dengan kapasitas dan luas jalan kita,” katanya.

Kejar Koridor dan Halte

Alih-alih membuka jaringan di seluruh kota, Dishub Samarinda sebelumnya mengisyaratkan penerapan awal dimulai dari satu hingga dua koridor.

Dishub juga telah menyampaikan sejumlah rencana trayek kepada Komisi III. Setelah koridor dipastikan, perhatian beralih ke kesiapan fasilitas pendukung, terutama penghentian.

Sejumlah halte yang tersedia dapat dimanfaatkan, sementara titik pit stop yang belum ada perlu dilengkapi mengikuti kebutuhan trayek.

“Jadi nanti tinggal infrastrukturnya saja yang nanti dipersiapkan,” pungkas Deni.

Sebelumnya, Dishub Samarinda menyebut program transportasi massal akan menggunakan skema Buy The Service (BTS), dengan dukungan pembiayaan APBN pada tahap awal.

Pemerintah membeli layanan berdasarkan standar operasional, bukan menyerahkan pengelolaan kepada operator.

Rencana Dishub mencakup tujuh trayek utama dan enam rute feeder. Tarif dinaikkan di level Rp2.500, dengan konsep integrasi sehingga penumpang dapat berpindah dari feeder ke angkutan utama tanpa membayar terpisah.