EKSPOSKALTIM - Camat Bontang Barat Ingatkan Ketua RT Amanah Kelola Anggaran Produta

Penulis : Arsyad
Kamis, 07 Desember 2017 21:41 WITA

Camat Bontang Barat, Sutrisno. (Dok.EKSPOSKaltim)

EKSPOSKALTIM, Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang beberapa waktu lalu mengadakan sosialisas teknis program dua ratus juta, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang.

Tim Pemkot yang terjun dalam sosialisasi ini terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Inspektorat Daerah, Bapelitbang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Lurah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) se-Kecamatan Bontang Barat

Kepada 93 RT se-Kecamatan Bontang Barat, Produta yang menjadi janji Walikota dan Wakil Walikota Bontang, Neni-Basri pelan-pelan terealisasi, dan mulai berjalan di akhir tahun ini.

Baca: Gunung Telihan Fokuskan Produta untuk Penghijauan

Namun, badai defisit membuat Produta terseok-seok. Awalnya dialokasikan Rp 20 juta per RT, namun hanya terealisasi Rp 10 juta per RT lewat APBD Perubahan 2017 ini.

Camat Bontang Barat, Sutrisno mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar pelaksanaan program berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan hanya di kecamatan, pihak kelurahan pun getol mensosialisasikan Produta kepada tiap ketua RT masing-masing.

"Diminta agar ketua RT dan warga bisa menggunakan anggaran tepat sasaran. Sebab, produta ini harus segera diwujudkan dalam rangka membangun Kota Bontang menjadi green, creative, dan smart city," ucapnya.

Baca: Tahun Ini, Bontang Salurkan Bansos Terencana 2017 Secara Tunai

Berbagai macam usulan. Ada yang pngecatan untuk jalan dan rumah ibadah, penghijauan untuk pengadaan pot beserta bunga atau kembang, hingga pembuatan taman mini dari pot yang berhiaskan lampu. Adapun dananya, tidak langsung dikelola oleh RT, namun melalui rekening kelurahan.

"Proses penyaluran dana itu melalui rekening kelurahan yang ditunjuk sebagai pengelola teknis. Sementara peran kecamatan akan memonitor. Untuk pengadaan barang akan dikerjakan oleh pihak ketiga misalnya lembaga swasta," imbuhnya.

Dia mengingatkan, agar dalam menjalankan program itu tidak ada penyalahgunaan anggaran hingga pelanggaran, dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Untuk itu, akan disesuaikan prioritas kebutuhan warganya. (adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang