EKSPOSKALTIM, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp 700 miliar untuk mengulang pemilu, termasuk di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kesalahan fatal penyelenggaraan pemilu juga menumbangkan empat komisioner KPU Banjarbaru.
28 Februari 2025, DKPP RI memberhentikan tetap Dahtiar (Ketua merangkap Anggota), Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto. Mereka terbukti mencetak surat suara dengan dua gambar pasangan calon, padahal hanya satu paslon yang ikut bertarung—pelanggaran Pasal 54C Ayat (2) UU No. 10/2016. Rekan mereka, Haris Fadhillah, dikenai peringatan keras karena usulan rapat pleno cetak ulang lewat grup WhatsApp internal yang melampaui mekanisme resmi.
Kesalahan cetak ini memicu gugatan mantan calon Wakil Wali Kota Said Abdullah. Mahkamah Konstitusi lalu memerintahkan PSU di seluruh TPS Banjarbaru, hari ini Sabtu, 19 April 2025.
Peringatan Wamendagri
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan jangan sampai ada PSU di atas PSU. "Pelaksanaan kali ini harus benar-benar bersih, tertib, dan berkualitas,” jelasnya saat melepas distribusi logistik PSU di Gudang KPU Banjarbaru, Jumat (18/4), Ia pun mengingatkan seluruh penyelenggara menutup celah pelanggaran baru.
Bima juga meminta sosialisasi intensif kepada pemilih, distribusi logistik yang tepat sasaran, serta antisipasi gangguan sosial atau bencana alam.
“Uang rakyat yang dikeluarkan ini harus kembali pada rakyat dalam bentuk pemilu yang sukses,” ujarnya, mengutip data Kemendagri bahwa hingga kini sudah ada 24 PSU se-Indonesia dengan total anggaran setara.
Karena sanksi DKPP menciptakan kekosongan kepemimpinan di KPU Banjarbaru, KPU Provinsi Kalimantan Selatan—dipimpin Andi Tenri Sompa, ditugasi mengambil alih seluruh tugas dan wewenang hingga terbentuknya kepengurusan baru. Andi menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak demi kelancaran PSU.
Sorotan DPR
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda turun langsung memantau TPS. Ia mengimbau warga agar tidak absen memilih. “Semua pihak rugi jika PSU lagi digelar, dari anggaran yang tersedot hingga masa jabatan kepala daerah yang terpangkas,” kata dia.
Rifqinizamy berharap Banjarbaru segera memiliki wali kota dan wakil wali kota definitif agar percepatan pembangunan tidak terhambat.
Dengan rangkaian sanksi dan pengawasan ekstra ketat, pemerintah menunjukkan komitmen menegakkan etika penyelenggaraan pemilu. Sebab, sekecil apa pun kesalahan bisa menimbulkan kerugian anggaran dan menurunkan kepercayaan publik.
