Bontang, EKSPOSKALTIM – Komisi A DPRD Kota Bontang menyoroti sejumlah persoalan layanan kesehatan di Bontang Selatan. Dalam kunjungan kerja ke dua puskesmas, Bontang Selatan I dan Bontang Selatan II, DPRD menemukan persoalan kekurangan tenaga kerja, fasilitas penunjang, hingga kebutuhan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam.
Kepala Puskesmas Bontang Selatan II, dr. Livia Fitriati, mengeluhkan persoalan keamanan akibat pembangunan pagar yang tidak sesuai standar. Ia juga menyoroti banyaknya aplikasi dari Kementerian Kesehatan yang justru menyulitkan pelayanan.
“Banyak aplikasi yang harus diisi, padahal pelayanan di lapangan jadi lebih lambat,” ujarnya. Puskesmas ini mencakup wilayah Berbas Tengah dan Berbas Pantai.
Sementara itu, Kepala TU UPT Puskesmas Bontang Selatan I, Irma Damayanti, menyampaikan kebutuhan mendesak berupa penambahan ruang pelayanan karena lonjakan pasien. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah layanannya mencakup tiga kelurahan: Satimpo, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah.
“Ruang tunggu kami sudah tidak cukup. Kami ingin menambah gedung samping yang sekarang dipakai ruang tunggu apotek. Nanti bagian depan jadi ruang tindakan, IGD, ruang infeksi, termasuk parkiran juga,” kata Irma.
Menurutnya, sebagian besar pasien BPJS berasal dari Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah, sementara warga Satimpo lebih jarang berkunjung karena akses yang jauh.
Aplikasi Ribet, UGD 24 Jam Mendesak
Ketua Komisi A, Heri Keswanto, mengakui persoalan tersebut dan menyoroti beban administratif tenaga kesehatan akibat banyaknya aplikasi yang diwajibkan Kemenkes. Ia menilai perlu ada penyederhanaan sistem.
“Harusnya aplikasi disentralkan saja. Satu pasien bisa butuh isi lima aplikasi. Ini akan kami bawa saat kunjungan ke Kemenkes agar bisa dikurangi,” ujarnya.
Heri juga menyoroti pentingnya UGD 24 jam di Bontang Selatan II karena wilayah tersebut memiliki dua simpang besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Sayangnya, layanan ini terkendala minimnya tenaga medis.
“Kalau malam, rumah sakit penuh. Kita dorong puskesmas buka 24 jam supaya kasus luka ringan bisa ditangani tanpa harus ke RS,” tambahnya.
Perlu Pengecualian Rekrutmen SDM
Wakil Ketua Komisi A, Ubayya Bengawan, menyatakan dukungan penuh DPRD untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk mendesain ulang fasilitas dan memperjuangkan penambahan tenaga medis.
“Kita akan dukung kajiannya, jumlah kebutuhan tenaga, dan anggaran bersama pemerintah. Karena sekarang ada aturan tidak boleh angkat pegawai, harusnya ada pengecualian untuk pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Ia mencontohkan layanan Public Safety Center (PSC) yang krisis SDM karena semua tenaga kontrak di bawah dua tahun masa kerja. Padahal PSC sangat dibutuhkan untuk evakuasi pasien dari rumah.
“Ini urgen. Harus ada kebijakan khusus agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat,” tegas Ubayya.
Terkait UGD, ia menyarankan pengkajian mendalam agar pengembangan UGD hanya difokuskan di wilayah padat dan benar-benar mendesak.
“Tidak semua puskesmas harus punya UGD. Kita minta kajiannya ke Dinkes untuk melihat seberapa penting dan mendesak,” pungkasnya.
