Sepaku, EKSPOSKALTIM - Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadwalkan mulai akhir Oktober atau awal November 2025.

“Kawasan legislatif dan yudikatif dijadwalkan mulai dibangun akhir Oktober atau awal November 2025. Semua persiapan sudah selesai,” kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Sabtu (16/8).

Kawasan ini akan melengkapi fungsi pusat pemerintahan nasional yang sebelumnya difokuskan pada pembangunan Istana Presiden dan kantor kementerian sejak 2022. Basuki menjelaskan, gedung DPR/MPR/DPD bakal berdiri di sisi timur KIPP, sementara Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif ditempatkan di sisi barat.

Untuk tahap awal, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran tambahan Rp8,1 triliun guna membangun gedung serta infrastruktur pendukung. Proyek jalan akses menuju kawasan legislatif pun sudah dilelang sejak Agustus 2025 dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun. Jalan sepanjang 3,7 kilometer itu dikerjakan dengan skema tahun jamak (multiyears) selama 660 hari kalender.

Basuki menegaskan, kehadiran kawasan legislatif dan yudikatif menjadi syarat penting pemindahan ibu kota secara resmi dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Tidak cukup hanya eksekutif. Harus ada legislatif dan yudikatif yang fungsional,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan tahap dua ini adalah bagian dari strategi percepatan agar IKN benar-benar siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.