Mayoritas fraksi sepakat menyelidiki kebijakan Pemprov Kaltim, sementara Golkar menolak dan memilih jalur interpelasi di tengah perdebatan sengit. Rapat panas hingga malam.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Gejolak politik di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memuncak setelah enam fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi tertutup yang berlangsung di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026) malam.
Keenam fraksi yang sepakat adalah Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PKS, PAN-Nasdem, dan PPP-Demokrat. Sementara itu, Fraksi Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penggunaan hak penyelidikan tersebut dan mengusulkan penggunaan hak interpelasi terlebih dahulu.
Juru Bicara DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengungkapkan bahwa usulan hak angket ini telah ditandatangani oleh 22 anggota dewan. "Syarat minimal sesuai Tata Tertib (Tatib) sudah terpenuhi. Ketua DPRD Kaltim telah menerima usulan tersebut untuk ditindaklanjuti ke Badan Musyawarah (Banmus) guna penjadwalan paripurna," tegas Nurhadi seusai rapat yang berakhir pukul 22.00 Wita.
Fokus penyelidikan dalam hak angket ini menyasar sejumlah item belanja daerah yang dinilai nirempati oleh publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Beberapa di antaranya adalah alokasi anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan kepala daerah yang mencapai Rp25 miliar.
Di sisi lain, Fraksi Golkar tetap bersikukuh agar persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hak interpelasi atau sekadar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Kami bukan tidak mendukung, tetapi harus melalui proses yang ada. Kami berpendapat proses ini dibawa ke interpelasi terlebih dahulu untuk dibicarakan secara detail," ungkap Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fachruddin.
Jalannya rapat konsultasi ini berlangsung panas dan diwarnai aksi pelarangan peliputan bagi awak media. Meski diwarnai silang pendapat hingga "adu urat syaraf" antar-anggota fraksi, proses ini akan segera memasuki babak baru melalui rapat paripurna sebelum nantinya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
