22 Juli 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

BPK Kaltim Ajak Wartawan Dukung Pengawasan Keuangan Daerah


BPK Kaltim Ajak Wartawan Dukung Pengawasan Keuangan Daerah
Plt Kepala BPK Perwakilan Kaltim Agung Hartono, saat acara media workshop di kantor BPK Kaltim, Samarinda. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengajak jurnalis atau wartawan media di Kaltim untuk mendukung pengawasan keuangan daerah.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan pengelolaan anggaran.

Demikian disampaikan oleh Plt Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Agung Hartono, dalam media workshop di kantor BPK Kaltim, Samarinda.

Baca juga: Bankeu Pemprov untuk Parpol Tahun 2019 Sebesar Rp 1.200 per Suara

Agung menuturkan, pihaknya sangat terbuka kepada para jurnalis untuk mengakses data terkait hasil pemeriksaan BPK.

"Yang penting sama- sama bertangung jawab terkait data tersebut, dan tidak disalahgunakan," ucap Agung.

Ia mencohtohkan seperti saat ini, pihaknya masih melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) di semua Kab/Kota sekaligus Provinsi Kaltim, sehingga data belum bisa disampaikan secara luas kepada masyarakat.

"Nanti kalau hasilnya sudah valid, baru bisa kami sampaikan kepada para wartawan," jelas Agung.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan jurnalis, Intoniswan yang merupakan jurnalis senior Kaltim ini mengatakan bahwa BPK perlu lebih terbuka kepada media. Hal itu diperlukan agar bisa mempublikasikan hasil kerjanya.

Keterbukaan terhadap media, kata dia, bisa meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap lembaga BPK, yang kemudian lembaga BPK otomatis mendapatkan dukungan publik dalam mewujudkan visi dan misinya.

"Kami orang pers melihat dan merasa perlu ada kolaborasi-kerja sama antara BPK dan atau BPK Perwakilan dengan Pers dalam menyebarluaskan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahunan atas Laporan Keuangan Daerah,” kata Intoniswan.

Baca juga: Butuh Rp 7 Triliun Untuk Selesaikan Masalah Banjir di Kaltim

Dijelaskan, setelah menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Daerah ke Ketua DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim, seharusnya ditindaklanjuti dengan jumpa pers.

"Selama ini BPK belum melakukan hal itu, sehingga beritanya sangat standar, formalistik penyerahan LHP saja,” imbuh Intoniswan yang juga anggota Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kaltim ini.

Ia pun berharap ke depan, BPK dapat merilis resume LH-PDTT (Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) tentang pengelolaan keuangan dan kegiatan negara/daerah yang di dalamnya BPK sudah mencantumkan nilai kerugian negara/daerah atas kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN di Kaltim.

"Kita harap ke depan akan asas keterbukaan informasi lebih dari BPK," pungasnya. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0