EKSPOSKALTIM.com, Bone - Polres Bone menggelar rapat koordinasi (Rakor) satuan tugas (Satgas) Bansos di Aula Mapolres Bone, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Selasa (19/2/2018) pagi.

Hadir dalam rakor Satgas ini Kapolres AKBP Muh Kadarislam Kasim, Kepala Dinas Sosial H Ruslan, Kapolsek jajaran Polres Bone, perwakilan Bappeda, pendamping PKH dan Tenaga Kejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Bone.

Baca juga: Memakan Korban, Kapolres Bone Imbau Masyarakat Waspada Pinjam Uang Online

Kapolres Bone AKBP Muh Kadarislam Kasim menuturkan, Rakor Satgas Bansos ini merupakan tidak lanjut MoU (nota kesepahaman) antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Dijelaskan Kapolres, banyaknya kasus penyelewangan bantuan sosial (Bansos) yang terjadi di tanah air, menjadi alasan mengapa pihak kepolisian ikut terlibat dalam pendistribusian Bansos ini.

“Dari itu Satgas Bansos ini dibentuk, agar pendistribusian Bansos ini tepat sasaran atau efektif dan efisien,” terang Kapolres dalam sambutannya.

Menurutnya, keterlibatan polisi dalam penyaluran bansos juga dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran hukum yang terjadi. Kata dia, nilai Bansos yang terbilang besar tentu akan menimbulkan banyak godaan.

Baca juga: Antara Badik dan Lelaki Bugis di Mata Kapolres Bone

“Olehnya kami berkomitmen untuk mengawal pendistribusian Bansor ini agar tepat sasaran,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone H Ruslan dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Rakor Satgas Bansos ini. Dijelaskannya, Bansos sendiri terbagi dua yaitu Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Perlu saya sampaikan, bantuan untuk masyarakat miskin ini, aneh. Kenapa saya bilang aneh, karena waktunya mau didata tidak ada yang mau dikatakan fakir miskin. Tetapi setelah kita katakan ada bantuannya, ramai-ramai mereka untuk mau didata,” tandasnya.