22 September 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Kodam Cendrawasih Tanggapi Seruan Gubernur dan DPR Papua yang Minta TNI Ditarik


Kodam Cendrawasih Tanggapi Seruan Gubernur dan DPR Papua yang Minta TNI Ditarik
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi. (ist)

EKSPOSKALTIM.com, Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda (YW) beserta para pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua, menyerukan kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga, Kamis (20/12/2018) kemarin

Seperti diketahui, tugas pengamanan tersebut dilakukan pasca terjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang Pahlawan Pembangunan Papua di Puncak Kabo Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada tanggal 1-2 Desember lalu.

Menanggapi seruan tersebut, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai Gubernur dan Ketua DPR Papua serta pihak-pihak legislatif lainnya tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya sebaga pemimpin, pejabat dan wakil rakyat.

Baca juga: Pangdam VI/Mlw Imbau Jaga Toleransi Antar Umat Beragama

“Bahwa seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional,” kata Kolonel Inf Muhammad Aidi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Jumat (21/12/2018).

Menurutnya, kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara, guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia. Dari itu, Kapendam XVII/Cenderawasih mengaku heran terhadap gubernur dan ketua DPR tersebut yang melarang pihaknya bertugas.

“Sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan Negara malah didukung dan dilindungi,” tudingnya.

Sampai sekarang masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbahnya.

“Bapak Gubernur, Ketua DPR, Para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, Pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, apakah saudara-saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang?,” ujarnya.

“Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR? Dimana hati nurani saudara-saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?,” sambungnya.

Kata Kapendam, bila Gubernur LE bersikap mendukung perjuangan Separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis Nasional, maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum.

Gubernur adalah ketua Forkopinda di daerah dimana anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan. Dengan posisinya LE seharusnya melaksanakan rapat Forkopinda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis diwilayahnya.

“Bukan membuat satatemen yang seakan-akan menjadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum,” ungkapnya.

Ditegaskannya, Kodam XVII/Cenderawasi tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga. Selaku prajurit di lapangan, hari raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena pihaknya meyakini Tuhan pun juga Maha Tahu akan kondisi itu.

“Sebagian besar prajurit kami juga ummat Kristiani. Pangdam dan Kapolda juga hamba Tuhan. Kami prajurit sudah terbiasa merayakan hari raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, rakyat dan aparat keamanan khususnya ummat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama,” tukasnya.

Tanggal 6 Desember yang lalu, lanjutnya, di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara rakyat dan TNI di Gereja Mbua dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni (Koordinator Gereja se Kabupaten Nduga), dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar. P. Sianipar.

Ia juga menegaskan bahwa terjadinya tindakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah manapun di seluruh Indonesia, bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di daerah tersebut. Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa.

“Ingat, mempersenjatai diri sendiri secara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar,” imbuhnya.

Dari itu ia beranggapan, Gubernur dan Ketua DPR serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga dimana di daerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum.

“Justru apabila TNI-Polri tidak hadir padahal nyata-nyata di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat, maka patut disebut TNI-Polri atau Negara telah melakukan tindakan pembiaran,” tandasnya.

Baca juga: Pimpin Upacara HJK 2018 di Bone, Pangdam XIV Hasanuddin Sampaikan Amanat KSAD

Masih kata Kapendam, seharusnya bila Gubernur dan Ketua DPR sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, ia tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik, tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib, guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Bukankah gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Isataka Karya?,” katanya.

Jika mereka memang bertanggung jawab, sambung Kapendam, harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi lalu berkoar-koar kemana-mana dan terkesan mereka yang teraniaya, sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan.

Ditegaskannya juga, TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti rakyat apalagi membunuh rakyat. Yang pihaknya cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan natal bersama di daerah tersebut. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks.

“Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya,” tukasnya.

Video Terkini EKSPOS TV: Sekilas Profil Kesehatan Kota Bontang

ekspos tv


Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0