EKSPOSKALTIM.com, Jakarta - Salah satu perusahaan di bawah kementerian BUMN, PT Inalum membeli saham Freeport senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun.

Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut.

Nilai akuisisi ini disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam penandatanganan nota pendahuluan antara pemerintah Indonesia dan Freeport di Jakarta, Kamis (12/07).

Baca: Dewan Desak Gubernur Kaltim Tunda Pengambilalihan RS Islam

Pada intinya ada empat kesepakatan.

Di luar divestasi saham 51%, disetujui perperpanjangan operasi dua kali sepuluh tahun hingga 2041, pembangunan smelter, dan apa yang disebut sebagai stabilitas finansial.

Sebelumnya, kepemilikan saham Indonesia di Freeport sekitar 9,36%, namun dengan kesepakatan ini pemerintah Indonesia melalui Inalum akan menguasai 51% saham anak perusahaan Amerika Serikat Freeport-McMoRan yang selama ini beroperasi di Tambang Grasberg, Papua, tambang tembaga terbesar kedua di dunia.

Freeport telah beroperasi di Papua selama 50 tahun.

Freeport diperkirakan akan tetap beroperasi di Grasberg dan menjadi pemilik saham yang tersisa.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan setelah dilakukan perundingan selama lebih dari satu tahun.

Presiden Joko Widodo menyambut baik kesepakatan ini, yang ia katakan antara lain akan menambah penerimaan pajak dan royalti bagi pemerintah.

Tambang di Papua menjadi salah satu pemicu gerakan separatisme, selain sejak lama menjadi sumber perdebatan secara nasional tentang manfaat yang diperoleh rakyat dari usaha tambang ini.

Baca: Musibah Puso di Sulsel, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Bantuan Pupuk

Raksasa pertambangan Rio Tinto memiliki perjanjian dengan Freeport untuk ikut berinvestasi dalam pengelolaan Tambang Grasberg di Papua dengan hak partisipasi sebesar 40%.

Perusahaan asing diminta untuk memenuhi sejumlah peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Presiden Joko Widodo.

Jokowi yang sudah berniat untuk mencalonkan kembali sebagai presiden dalam pilpres tahun depan ingin meningkatkan kontrol atas sumber daya alam Indonesia.

Video: Aliansi Organisasi di Bontang Bentuk Forum Tolak Tenaga Kerja Asing

ekspos tv