EKSPOSKALTIM, Samarinda - Komitmen Pemprov Kaltim dinilai DPRD Kaltim masih lemah dalam upaya menyejahterakan petani. 

Salah satu penyebabnya, yakni konflik petani dengan perusahaan tambang yang acap kali terjadi. Seperti baru-baru ini di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). 

Berita terkait: Imbas Perusahaan Tambang, Ratusan Petani Kukar Rugi Miliaran

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ali Hamdi menilai, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian. Apalagi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, sebut dia, pernah mencanangkan program swasembada beras.  

"Salahsatu faktor menurunnya produksi pertanian adalah minimnya kesejahteraan petani di semua daerah. Karena masalah ekonomi, makanya beralih profesi ke industri lain," katanya.

Wakil Rakyat dapil Kukar, Kubar dan Mahakam Ulu ini yakin swasembada beras dapat terwujud asal Pemprov memikirkan soal kesejahteraan petani. 

"Saat ini pembiayaan pertanian kita begitu tinggi. Bahkan tidak jarang biaya perawatan pertanian lebih mahal dari harga jual komoditas pertanian. Kondisi seperti ini harus kita tanggulangi," ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Oleh karenanya, sambung dia, industri pertanian di Kaltim masih jauh tertinggal dibanding provinsi lain di Kalimantan. 

Ia berharap, Dinas Pertanian komitmen dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pertanian. Anggaran tersebut untuk mencetak lahan-lahan pertanian baru. Menurutnya, perluasan lahan pertanian akan efektif mewujudkan swasembada beras dan pangan.

"Karena lahan di Kaltim masih cukup luas. Dengan program dan anggaran yang memadai saya optimis swasembada pangan akan berhasil. Embrio jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dari sektor non migas," tutupnya. (adv)