Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan ikut terdampak pengetatan standar sanitasi Badan Gizi Nasional.
EKSPOSKALTIM, Jakarta – Pengetatan standar sanitasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak hingga ke Kalimantan. Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah karena dapur-dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kalimantan termasuk dalam wilayah yang terdampak penutupan tersebut. Dalam pembagian BGN, Kalimantan masuk wilayah tiga bersama Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Total terdapat 231 SPPG di wilayah tiga yang ditutup sementara untuk menjalani investigasi.
Namun, BGN belum merinci jumlah dari 231 dapur tersebut yang berada khusus di Kalimantan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepatuhan terhadap standar SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/9).
Dari total awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara BGN menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS di dinas kesehatan setempat.
Sudaryono menegaskan persoalan tersebut bukan karena dapur sudah mendaftar tetapi gagal memenuhi persyaratan sanitasi. Ribuan dapur itu disebut bahkan belum melakukan proses pendaftaran.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali,” paparnya.
Disetop Sementara
Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap, kata dia, BGN mengambil langkah penutupan sementara terhadap seluruh 1.999 SPPG tersebut.
“1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tuturnya.
Secara nasional, jumlah terbanyak berada di wilayah dua yang mencakup Jawa dan Banten dengan 1.417 dapur. Wilayah satu atau Sumatera menyumbang 351 SPPG, sedangkan wilayah tiga yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua sebanyak 231 dapur.
Penutupan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan BGN terhadap penyelenggaraan MBG. Lembaga tersebut menilai standar higiene dan sanitasi tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan keamanan makanan serta keselamatan penerima manfaat.
BGN, sambung dia, selanjutnya akan melakukan investigasi terhadap dapur yang ditutup untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan penyelenggaraan MBG.
Langkah tersebut disebut sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia.
