EKSPOSKALTIM, Balikpapan- Meski surat keputusan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut oleh Kemenkumham, aktivitas organisasi ini di Balikpapan masih terlihat.

Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II HTI Balikpapan di Bukit Damai Indah 2 Blok AB nomor 9, Rabu (19/7) masih ramai dipenuhi pengurus.

Ketua DPD II HTI Balikpapan Nazarudin mengatakan akan tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Terkait dicabutnya keabsahan HTI, ia menyebut hanya menunggu keputusan dan langkah HTI pusat menyikapi hal itu.

“Tetap beraktivitas seperti biasa, khususnya di internal, seperti berdakwah,” kata dia.

Nazarudin juga menanggapi terbitnya Perppu yang menurutnya sangat otoriter. Kenapa? Ormas apapun yang dilabeli pemerintah sebagai anti-Pancasila akan mudah dibubarkan tanpa ada ruang pembelaan bahkan diskusi.

“Perppu yang sangat berbahaya bagi seluruh masyarakat apapun ormasnya. Hanya masalah waktu saja, sekarang mungkin HTI,” sebutnya.

Ia menilai apa yang terjadi saat ini karena ketidakpahaman pemerintah, khususnya konsep Khilafah yang memang getol disuarakan HTI.

Anggapan Khilafah berbahaya disebut Nazarudin salah alamat. Justru, kata dia, konsep tersebut hadir memberikan solusi akan persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah.

“Selama ini HTI ada untuk memberikan kritikan positif dan sekaligus solusi,” terangnya.

Apa yang didakwahkan HTI, tambahnya, justru akan mewujudkan cita-cita pendiri negara, sesuai dengan Pancasila.

“Sebenarnya justru yang diperlukan adalah dialog agar ada pemahaman atas apa yang didakwahkan HTI,” pungkasnya.