EKSPOSKALTIM, Samarinda - Komisi III DPRD Kaltim langsung menggubris aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Kaltim yang menggelar unjuk rasa menuntut pemerataan pembangunan di wilayah pelosok pedalaman dengan membahas masalah ini dalam rapat kerja dalam waktu dekat ini. 

Massa yang umumnya mahasiswa tersebut juga menuntut agar pemerintah lebih bijak dalam pengalokasian penggunaan pos anggaran seperti halnya yang ada di kawasan Kutai Timur (Kutim), Kutai (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsum, pembangunan infrastruktur saat ini sebenarnya sudah mengarah kepada pemerataan. Hanya saja beberapa masih terhambat oleh keterbatasan keuangan kas daerah sendiri. Kata Samsum, dalam kurun waktu dua tahun belakangan, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran yang sudah direncanakan.

Ia menambahkan, ada anggaran yang sudah di ketuk palu di 2016 lalu pun harus ditunda mengingat sumber dana yang dimiliki cukup terbatas.  Program pembangunan yang terkena imbas pemangkasan sendiri, antara lain recycle pertanian, beberapa di sektor kesehatan, serta bidang pendidikan di pedesaan dan daerah-daerah terpencil lannya.

"Kalau dana kita sudah ada, pasti kita sudah surplus semua, karena Kubar dan Mahulu ini sudah menjadi perioritas, bukan hanya melalui APBD saja tapi juga APBN dan karena program-programnya juga sudah jelas," kata Samsum

Lebih jauh M.Samsum menambahkan, basis ekonomi Kaltim saat ini berada di kawasan selatan, seperti Balikpapan, Samarinda, Kutim, Bontang dan Kukar.Sedangkan Mahakam Ulu merupakan daerah perbatasan dimana membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengejar ketertingglannya. Selain sebagai basis ekonomi Kaltim di masa yang akan datang, saat ini Mahulu menjadi serambi terdepan dari NKRI dengan Malaysia. 

"Kubar dan Mahulu dan daerah lainnya belum bisa menjadi basis ekonomi khususnya di daerah kaltim, karena akses infrastrukturnya yang masih minim,” terangnya

“Kita ketahui bahwa Mahulu sampai sekarang masih belum ada akses darat yang bisa menembus ke ibukota kabupatennya. Dana sendiri pun sudah masuk pada dua tahun terakhir, baik dari dana APBD Provinsi maupun dana APBN, dan yang menjadi prioritas utama dana APBN adalah Mahulu, mengingat mahulu merupakan daerah perbatasan dengan Negara tetangga,” tukasnya. (Adv)