EKSPOSKALTIM, Bontang - Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang, menyayangkan statement salah satu pihak PT Badak NGL yang mengatakan DPRD tak memiliki andil dalam pembangunan kilang minyak pertamina, yang rencananya akan dibangun di Kota Bontang.

Bakhtiar mengatakan, memang secara tehnis DPRD tidak dapat masuk dalam persoalan tersebut, karena pembangunan kilang minyak merupakan ranah dari pertamina.

Akan tetapi kata dia, sebelum menguji adanya pembangunan, DPRD memiliki perananan bagaimana merubah Perda RTRW, karena di dalam konsep yang ada bukan kilang yang dibangun.

"Kalau kita lihat di dalam peta topografinya, disitu hutan bakau, dan nantinya akan dilakukan reklamasi oleh pihak pertamina," kata Bakhtiar di Kantor DPRD Kota Bontang, Jalan Moch Roem, Bontang Lestari, Senin (5/12).

Dari itu ia menegaskan, jika dalam persoalan ini DPRD tidak dibutuhkan dan tidak memiliki konstribusi, ia akan melimpahkan pengurusan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tersebut kepada PT Badak.

"Nah kalau memang DPRD tidak dibutuhkan, ya silahkan dibahas sendiri Raperda itu (Reklamasi,Red). Memang tidak ada peran DPRD untuk masuk kedalam, akan tetapi untuk mengawal ke sana DPRD harus dilibatkan dalam persoalan ini,"paparnya

Bakhtiar menyadari bahwa Managemen PT Badak mengerti akan persoalan tersebut. Namun kata dia, mungkin oknum yang mengatakan ini saja yang tak mengerti regulasi.

"Mungkin oknum ini saja yang tidak mengerti regulasi yang sebenarnya, dan tidak faham persoalan terus menjelaskan dihadapan Gubernur,” terangnya.

Dalam kurung waktu dua hari kedepan, DPRD Akan memanggil Managemen PT Badak NGL guna mengklarifikasi persoalan ini. Dengan harapan, dalam pertemuan nantinya PT Badak tidak menutup diri.

Karena statement tersebut menyangkut kredibilitas lembaga, Pihak DPRD akan melayangkan surat kepada Managemen PT Badak untuk mengklarifikasi persoalan ini.

“Dengan harapan, pertemuan nantinya PT Badak tidak menutup diri, dan kita cairkan persoalan ini,” pintanya.

Ia pun berharap oknum tersebut tidak lagi terlibat dalam memberikan informasi yang dapat memicu perbedaan pendapat di masyarakat, bahwasannya DPR tidak terlibat.

“Seharusnya diberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa keterlibatan DPDR dalam persoalan ini ada, jangan dibahaskan ini tidak ada," pungkasnya (*)