Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud angkat bicara soal polemik translokasi Badak Pari di Mahakam Ulu yang kembali mencuat seiring sorotan nasional terhadap wacana relokasi Badak Jawa.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Rencana pemindahan satwa terlangka di Pulau Kalimantan, yakni badak Pari dari habitat aslinya kembali memunculkan pertanyaan tentang jaminan perlindungan kawasan konservasi di tengah kepentingan industri ekstraktif.
Setelah wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menjadi sorotan nasional, persoalan serupa yang sebelumnya mencuat dalam rencana translokasi Badak Pari di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), kembali relevan untuk didalami.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menilai keberadaan kawasan hutan lindung dan konservasi semestinya menjadi batas yang tidak boleh diabaikan dalam aktivitas pertambangan. Terlebih, satwa yang hidup di dalamnya merupakan spesies dilindungi sehingga keberlangsungan habitatnya juga harus mendapat perlindungan.
"Ya jangan dong. Saya kira kan untuk tambang kan dibatasi ya kawasannya. Ada hutan lindung ada hutan konservasi. Ada bahkan ada hutan-hutan rakyat. Saya kira tidak bisa kalau tidak dilindungi. Satwanya aja satwa lindung," ujarnya saat ditanya EksposKaltim pada Selasa (17/11).
Hasanuddin mengaku baru mengetahui adanya Badak Pari di Mahakam Ulu yang akan dievakuasi dari habitat alaminya. Dia pun mempertanyakan apabila pemindahan satwa tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan pertambangan.
"Ya, saya baru dengar ada badak yang dievakuasi keluar dari habitatnya, diduga untuk pertambangan," katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Hasanuddin bahkan menyebut DPRD Kaltim perlu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami latar belakang translokasi sekaligus memastikan perlindungan terhadap kawasan habitat satwa dilindungi.
"Kita perlu RDP itu. Tapi kita tidak setuju. Kita ada undang-undangnya apalagi ada forumnya. Saya mau coba dalami," tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kembali menguatnya perbincangan mengenai rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Banten, menuju Alas Purwo, Jawa Timur. Wacana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo itu disebut sebagai upaya membangun habitat kedua untuk mengantisipasi risiko bencana alam yang mengancam populasi badak Jawa.
Namun, rencana tersebut turut memunculkan kecurigaan mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan kepentingan pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon. Sorotan itu menguat setelah penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Meski demikian, penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Kementerian Kehutanan juga telah membantah dugaan bahwa gagasan habitat kedua badak Jawa berkaitan dengan rencana eksploitasi tambang di kawasan tersebut.
Situasi ini mengingatkan kembali pada polemik Badak Pari di Mahakam Ulu. Sebelumnya, rencana evakuasi badak betina yang diyakini sebagai individu terakhir yang masih hidup liar di Kalimantan itu juga menuai sorotan setelah muncul dugaan adanya keterkaitan antara translokasi dan kepentingan konsesi pertambangan di sekitar habitatnya.
Dalam pemberitaan EksposKaltim sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim mengungkap hasil analisis spasial yang menunjukkan lebih dari 60 persen wilayah lima kampung di Kecamatan Laham, Mahakam Ulu, telah dibebani konsesi pertambangan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, maupun hak guna usaha perkebunan.
JATAM juga menyoroti perubahan fungsi kawasan hutan yang sebelumnya berstatus hutan lindung menjadi hutan produksi berdasarkan perubahan keputusan penetapan kawasan hutan. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya pertanyaan mengenai masa depan habitat Badak Pari di tengah keberadaan berbagai konsesi industri.
Di sisi lain, BKSDA Kaltim telah membantah adanya kaitan antara rencana translokasi dan kepentingan pertambangan. Pemindahan Pari ditegaskan sebagai langkah penyelamatan spesies yang berada di ambang kepunahan, mengingat hanya tersisa dua individu betina badak Kalimantan, yakni Pari di habitat alami Mahakam Ulu dan Pahu yang lebih dahulu berada di Suaka Badak Kelian.
Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto sebelumnya juga menegaskan habitat Badak Pari masih dalam kondisi baik. Rencana evakuasi dilakukan untuk mendukung penanganan medis dan program reproduksi berbantu melalui pengambilan sel telur yang dinilai sulit dilakukan secara optimal di habitat aslinya.
"Penyelamatan harus segera dilakukan karena badaknya tinggal dua dan itu betina. Bagaimana bisa kawin kalau tidak ditangkap? Jadi harus dipegang, di-treatment, dan diambil sel telurnya," kata Ari, Jumat (10/7) pada EksposKaltim.
Kekhawatiran yang sempat mencuat bahwa evakuasi Badak Pari sengaja dilakukan untuk "membersihkan" kawasan dari restriksi lingkungan, terlebih pasca-terbitnya SK 397 Tahun 2025 yang menurunkan status Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi di wilayah tersebut. Namun, Ari membantah keras spekulasi bahwa rencana relokasi badak dipengaruhi oleh rencana pemanfaatan ruang atau ekspansi industri.
"Tidak. Pure [murni] karena kita ini hanya memiliki dua individu badak Kalimantan yang bernama Pari dan Pahu, yang betina semua, yang perlu dilakukan upaya pengembangbiakannya," ungkap Ari.




