Pemimpin bijaksana tidak menjadikan hatinya sendiri sebagai ukuran. Ia menjadikan hati rakyat sebagai hatinya, Lao Tzu, filsuf Tiongkok kuno.
Oleh Dr. Ramadhan Pohan, MIS
KOALISI partai politik pendukung Presiden Prabowo Subianto condong menyerahkan penentuan calon wakil presiden kepada presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyatakan para ketua umum koalisi telah bersepakat mendukung kader Gerindra. PAN, Demokrat, PKB dan lainnya tidak mengajukan kadernya. Golkar pun menyatakan akan menghormati keputusan Prabowo. Di tengah perkembangan itu, nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani muncul dalam pembicaraan politik nasional. Wajar saja.
Tanpa mengabaikan Muzani, dua nama yang menarik diperhatikan adalah Dasco dan Sugiono. Keduanya merupakan tokoh penting Gerindra, satunya ketua harian, satunya lagi sekjen, memiliki hubungan kerja panjang dengan Prabowo, kendati menempuh rute dan pengalaman politik yang berbeda.
Dasco banyak berkecimpung dalam dinamika parlemen, organisasi partai, dan komunikasi lintas kekuatan politik. Sugiono memiliki pengalaman legislatif, diplomasi internasional , serta koordinasi pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Keduanya memiliki modal pengalaman yang relevan untuk dikulik. Namun, tulisan pendek ini secara khusus mencermati Dasco. Bukan untuk mengabaikan yang lain, melainkan untuk menguji satu kualitas politik yang menarik dari Dasco: kemampuan mengelola persoalan, isu dan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pertanyaan mendasarnya sederhana. Dalam hampir tiga tahun sisa pemerintahan hingga Oktober 2029, sosok wakil presiden seperti apa yang diperlukan Prabowo? Jujur, ini hanya presiden ke-8 yang tahu.
Sebagai orang yang menggeluti komunikasi politik sejak S-1, S-2, dan S-3, saya hanya berikan analisis saja. Yang jawabannya tidak cukup hanya sosok yang loyal, populer, atau diterima partai koalisi.
Wakil presiden pun tidak masalah jika sekadar menjadi "ban serep", yang baru berfungsi ketika presiden berhalangan. Namun, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 meminta lebih, menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kewajibannya. Karena itu, jabatan tersebut memerlukan kemampuan bekerja, membaca masalah, mengoordinasikan kepentingan, dan ikut memastikan kebijakan pemerintah terlaksana.
Presiden Prabowo menghadapi pekerjaan besar. Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan dan renovasi sekolah, koperasi desa, ketahanan pangan, kesehatan rakyat, hingga pemberdayaan nelayan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan daerah. Tantangannya bukan hanya anggaran, tetapi juga pelaksanaan, pengawasan, komunikasi publik, serta penyelesaian hambatan politik dan birokrasi.
Di sinilah pengalaman mengelola hubungan politik menjadi relevan. Kebijakan yang baik dapat kehilangan efektivitas jika koordinasi terlalu longgar, komunikasi keliru, atau masalah kecil dibiarkan berkembang menjadi kegaduhan nasional.
Pengendalian diri dan keputusan politik
Ada karakter Dasco yang menarik diamati: kecenderungannya yang tidak reaktif dalam menghadapi polemik. Dia biasanya menjelaskan persoalan dengan nada datar terukur. Tidak semua kritik dibalas dengan pernyataan keras. Tidak pula setiap persoalan harus dijadikan pertarungan politik. Dia terbiasa cukup rilaks, tidak tegang apalagi panik menghadapi situasi politik apapun. Terjaga, rasional. Terkendali. Tetap solutif.
James J. Gross, psikolog Stanford University, Amerika Serikat, melalui "The Emerging Field of Emotion Regulation" (1998), menjelaskan pentingnya kemampuan mengatur respons emosional. Dalam kepemimpinan, pengendalian diri membantu seseorang memilih tindakan berdasarkan tujuan dan konsekuensinya, bukan dorongan sesaat.
Tentu tidak mungkin menilai keseluruhan kepribadian seorang politisi hanya dari pernyataan publik. Tetapi beberapa tindakan Dasco dapat menjadi bahan pengujian. Kita lihat.
Contoh pertama, polemik LPG 3 kilogram pada Februari 2025. Ketika larangan penjualan oleh pengecer memicu antrean masyarakat, Dasco menyampaikan persoalan tersebut kepada presiden. Prabowo kemudian menginstruksikan agar pengecer kembali dapat berjualan sambil pembenahan administrasi dilakukan bertahap.
Dasco bahkan mengakui penerapan kebijakan sebelumnya terlalu mendadak dan kurang sosialisasi. Pernyataan itu penting. Masalah tidak ditutupi dengan pembenaran berlebihan. Kesulitan rakyat diakui, sementara perbaikannya ditempuh melalui keputusan pemerintah.
Contoh kedua, gelombang demonstrasi akhir Agustus hingga September 2025. Saat tekanan publik terhadap DPR meningkat, Dasco bersama pimpinan DPR membuka dialog dengan mahasiswa. Dia menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan lembaga tersebut. DPR kemudian mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Belum tentu seluruh tuntutan mahasiswa terpenuhi. Namun, dialog dibuka dan beberapa tuntutan memperoleh respons kelembagaan.
Roger Fisher dari Harvard University, melalui konsep principled negotiation dalam "Getting to Yes" (1981), mengajarkan pentingnya memisahkan persoalan dari pribadi dan mencari penyelesaian berdasarkan kepentingan bersama. Pendekatan itu berguna untuk membaca langkah politik yang mengutamakan dialog daripada memperlebar pertentangan.
Contoh ketiga, pembahasan RUU Pemilu pada April 2026. Dasco meminta agar revisinya tidak diburu-buru. Partai parlemen maupun nonparlemen didorong melakukan simulasi sistem pemilu. Tujuannya, mengurangi risiko lahirnya aturan yang kembali bermasalah secara konstitusional.
Thomas C. Schelling, melalui "The Strategy of Conflict" (1960), menunjukkan bahwa pengambilan keputusan strategis harus memperhitungkan tindakan pihak lain dan akibat jangka panjangnya. Dalam konteks tersebut, kehati-hatian dapat menjadi kekuatan. Tentu, sepanjang tidak berubah menjadi penundaan tanpa kepastian.
Kelincahan yang punya arah
Ada tiga peristiwa tambahan yang memperlihatkan dimensi lain kiprah Dasco.
Pertama, pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri pada April 2025. Dasco menjelaskan bahwa pertemuan kedua tokoh berlangsung hangat, sambil mengakui dirinya tidak mengetahui seluruh pembicaraan empat mata mereka.
Penjelasan seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan sebagai prestasi pribadi. Namun, sikap terbuka mengenai batas informasi dapat membantu mencegah spekulasi politik yang tidak perlu. Politik tanpa grasa-grusu. Ngga pake drama.
Arend Lijphart, ilmuwan politik University of California, San Diego, dalam "Patterns of Democracy" (1999), menjelaskan pentingnya konsensus dan kerja sama dalam demokrasi.
Hubungan antarkekuatan politik tidak harus selalu harmonis, tetapi perbedaan memerlukan saluran komunikasi agar tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Kedua, pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Setelah lebih dari dua dekade mengalami proses tak berkesudahan, pada April 2026 Dasco memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat I yang menyetujui RUU tersebut dilanjutkan ke paripurna.
Kemajuan itu tentu merupakan hasil perjuangan banyak pihak. Selalu begitu. Tetapi keterlibatan pimpinan DPR dalam mendorong agenda perlindungan kelompok pekerja rentan memperlihatkan dimensi kebijakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ketiga, komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset. Pada Agustus 2026, Dasco menyampaikan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR bahkan menyatakan kesiapan mundur apabila komitmen tersebut tidak terpenuhi.
Pernyataan itu memiliki konsekuensi yang dapat diuji publik. Justru karena demikian, pelaksanaannya perlu dicek kepastiannya, yang tampaknya justru bisa lebih awal selesainya. Kredibilitas politik tidak ditentukan oleh keberanian berjanji saja, tetapi juga oleh kesesuaian pencapaiannya. Alamnya begitu.
Robert M. Entman, akademisi komunikasi politik Amerika Serikat, melalui teori framing (1993), menjelaskan bahwa cara suatu persoalan dikomunikasikan menentukan bagaimana publik memahami masalah dan penyelesaiannya.
Komunikator politik yang efektif bukan sekadar membela pemimpin. Dia harus mampu memperjelas kebijakan, menyampaikan koreksi, dan membantu masyarakat memahami alasan suatu keputusan. Dalam konteks kepemimpinan Prabowo, fungsi tersebut penting untuk menjaga kejelasan pesan pemerintah sekaligus membuka ruang kritik.
Saya teringat metafora lama, "lincah bak kancil". Dalam politik, kelincahan tidak harus bermakna kecerdikan untuk mengalahkan orang lain. Ia juga dapat berarti kepekaan membaca perubahan situasi, ketepatan memilih langkah, dan kemampuan menghindari konflik yang sebenarnya memang tidak diperlukan.
Sun Tzu, ahli strategi Tiongkok kuno, dalam "The Art of War" menempatkan pencapaian tujuan tanpa pertempuran sebagai bentuk keunggulan strategi. Tentu, demokrasi bukan peperangan. Tetapi analoginya relevan: tidak setiap perbedaan harus diperuncing, dan tidak semua persoalan diselesaikan dengan konfrontasi.
Bobot kepemimpinan dan kepentingan rakyat
Pada Oktober 2026, Dasco berusia 59 tahun, sedangkan Sugiono 47 tahun. Perbedaan usia tidak otomatis menentukan kualitas kepemimpinan. Namun, pengalaman, jam terbang, serta kedalaman jejaring kerja tetap layak dipertimbangkan. Selain itu, lebih muda 12 tahun membuat Sugiono masih punya waktu lapang mencapai kematangan tertingginya. Satu dekade mendatang pun, Sugiono masih kepala 5.
Dasco membawa pengalaman panjang mengelola parlemen dan hubungan politik. Sugiono memiliki pengalaman diplomasi dan pemerintahan yang terus berkembang. Jika keduanya tetap menjalankan peran kenegaraan, kesempatan memperdalam kapasitas kepemimpinan mereka juga terbuka melalui jalur dan rute berbeda.
Bagi kebutuhan pemerintahan, persoalan utamanya bukan semata senioritas. Yang perlu dicermati juga adalah kemampuan membantu presiden mengambil keputusan, mengantisipasi risiko, bekerja dengan lembaga negara, serta menjaga agar program prioritas tidak tersandera persoalan politik.
Teman mantan diplomat, senior, membisiki saya. Dia bilang, Dasco piawai di situ dan bakal sangat memudahkan presiden.
Amartya Sen, ekonom dan filsuf India penerima Nobel Ekonomi, dalam "Development as Freedom" (1999) mengingatkan bahwa ukuran kemajuan harus berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan kebebasan nyata masyarakat.
Dari perspektif Sen, stabilitas politik bukan tujuan akhir. Stabilitas diperlukan agar pendidikan membaik, layanan kesehatan menjangkau rakyat, kesempatan ekonomi meluas, dan kebijakan pemerintah menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan ukuran tersebut, kemampuan komunikasi dan koordinasi Dasco menjadi relevan untuk diapresiasi. Bukan karena wakil presiden harus menghilangkan seluruh konflik. Demokrasi tetap memerlukan kritik, perbedaan, dan pengawasan. Justru kemampuan membedakan kritik yang substantif dari kegaduhan yang tidak produktif merupakan bagian penting kepemimpinan. Juga kematangan. Ujungnya itu memudahkan presiden.
Kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden berada pada Presiden Prabowo, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh MPR. Proses itu patut dijalankan secara tertib, transparan, dan dengan pertimbangan yang dapat dijelaskan kepada rakyat.
Siapa pun yang akhirnya menjalankan jabatan tersebut, ukuran keberhasilannya bukan sekadar hubungan yang nyaman dengan presiden. Wakil presiden harus memberi kontribusi nyata terhadap kualitas keputusan, pelaksanaan kebijakan, stabilitas demokratis, dan kepentingan rakyat.
Sebab, dalam politik, kecerdikan tidak selalu terlihat dari kemampuan memenangkan pertarungan. Kadang justru tampak dari kemampuan mencegah pertarungan yang tidak perlu tanpa mengorbankan prinsip dan tujuan yang harus diperjuangkan.
Ketenangan harus menghasilkan keputusan. Kelincahan harus memiliki arah. Dan kekuasaan pada akhirnya harus memberi manfaat kepada rakyat. Di saku presiden, sudah ada nama terbaik dan strategis. Apapun, akan menjadi pilihan paling pas saat ini dan minimal untuk tiga tahun ke depan. Insya Allah.
*) Penulis adalah wartawan, pengajar, mantan pimpinan Komisi I DPR RI




