Insentif Agustus sudah cair, jatah September segera menyusul.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Keterlambatan pembayaran insentif tenaga pendidik di Samarinda rupanya bukan semata persoalan administrasi pencairan. Pemerintah Kota Samarinda mengakui insentif guru tak termasuk dalam kategori belanja wajib dan mengikat, sehingga realisasi pembayarannya menyesuaikan ketersediaan kas daerah setelah kewajiban prioritas lainnya dipenuhi.
Kondisi tersebut membuat pembayaran insentif untuk September 2026 masih tertunda, meski pengusulan dan alokasi anggarannya telah dipenuhi secara administratif. Sementara itu, insentif untuk Agustus disebut telah dicairkan dan proses pembayarannya melalui bank telah berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Eko Suprayitno, menjelaskan insentif bulan Agustus sudah cair. Adapun pembayaran September sebelumnya dimasukkan dalam usulan perubahan anggaran dan kini telah diproses.
“Informasinya sudah diproses, sudah mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah pencairan ini,” ujarnya kepada EksposKaltim (13/11).
Eko menyebut, insentif tenaga pendidik, termasuk guru PPPK paruh waktu dan honorer, untuk Agustus baru diproses pencairannya melalui bank. Sementara pembayaran September masih akan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.
Menurutnya, keterlambatan tersebut berkaitan dengan pengaturan kas daerah yang harus membiayai banyak kebutuhan perangkat daerah dalam waktu bersamaan. Masing-masing perangkat daerah memiliki kebutuhan yang dinilai prioritas dan mendesak, tetapi pemerintah tetap harus membagi ketersediaan dana agar berbagai kewajiban dapat terpenuhi.
“Banyak item yang harus dibiayai, semua menurut kepala perangkat daerah adalah prioritas. Tapi keterbatasan anggaran juga yang harus mengatur untuk membagi dana ini supaya semua bisa terbiayai. Tidak salah satu saja dicukupkan,” jelasnya.
Persoalan lainnya, kata Eko, terletak pada klasifikasi anggaran insentif guru. Pembayaran tersebut tidak masuk dalam belanja wajib dan mengikat yang harus didahulukan, melainkan ditempatkan dalam komponen kegiatan. Karena itu, pencairannya tidak otomatis dilakukan pada awal bulan sebagaimana pembayaran gaji, listrik, air, maupun kewajiban lain yang bersifat mengikat.
“Insentif ini tidak masuk kategori belanja wajib mengikat,” kata dia.
Eko menerangkan, penempatan insentif guru dalam komponen belanja pegawai juga berhadapan dengan ketentuan batas belanja pegawai dalam APBD. Aturan tersebut membatasi proporsi belanja pegawai maksimal 40 persen. Dengan jumlah tenaga pendidik yang mencapai ribuan, memasukkan insentif ke dalam komponen tersebut dikhawatirkan membuat belanja pegawai melampaui batas yang ditentukan.
“Kalau belanja pegawainya masuk komponen belanja pegawai, kena penalti. Ada aturan yang melarang belanja pegawainya tidak boleh lebih di APBD itu 40 persen,” ungkapnya.
Atas pertimbangan tersebut, insentif guru ditempatkan dalam kegiatan. Eko menyebut, pada masa tenaga pendidik masih berstatus honorer, skema pembayaran sebelumnya masuk dalam komponen barang dan jasa.
Dia menjelaskan, belanja wajib dan mengikat memiliki prioritas pembayaran tersendiri. Kewajiban seperti gaji pegawai, tagihan air dan listrik, serta utang harus dipenuhi lebih dahulu. Setelah kewajiban tersebut dibayarkan, sisa kas yang tersedia baru dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan lainnya, termasuk insentif guru.
Di sisi lain, Eko menegaskan Disdikbud telah memenuhi proses administrasi pengusulan insentif kepada BPKAD sesuai jadwal. Alokasi anggarannya juga telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun, ketersediaan dana di kas daerah menjadi faktor yang menentukan kapan pembayaran dapat direalisasikan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi serta transfer ke daerah yang dinilai tidak selancar tahun-tahun sebelumnya. Selain mengalami pengurangan, waktu penyalurannya juga tidak selalu sesuai dengan jadwal yang diharapkan.
“Kita ingin memenuhi hak keuangan guru-guru ini tepat waktu. Walaupun per tiga bulan ya, secara administrasi sudah kita penuhi usulannya tepat waktu ke BPKAD, alokasi anggarannya di DPA juga kita penuhi. Cuma masalahnya tersedianya tidaknya dana ini,” katanya.
Eko mengakui pengelolaan keuangan daerah dalam situasi tersebut tidak mudah. Dia berharap para tenaga pendidik memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah, sekaligus memastikan komunikasi mengenai proses pembayaran terus dilakukan kepada guru-guru.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada tenaga pendidik yang hak keuangannya belum diterima. Eko memastikan pembayaran tetap akan dilakukan ketika kas daerah tersedia.
“Tapi dalam hal ini Pak walikota sudah memberikan jaminan, garansi itu pasti dibayar,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan insentif dan TPP guru telah dialokasikan dalam APBD. Dia menyebut keterlambatan pembayaran berkaitan dengan penerimaan daerah yang tidak selalu masuk sesuai jadwal serta kebutuhan mengatur arus kas ketika sejumlah tagihan datang bersamaan.
Dia juga menjamin seluruh kewajiban yang bersifat belanja wajib dan mengikat dapat diselesaikan sebelum tutup buku Desember 2026. Namun, dia mengakui sejumlah pembayaran pegawai masih harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah.
“Insentif guru, TPP guru, semuanya sudah dialokasikan dalam APBD. Ini hanya soal waktu, yang jadi masalah itu kan kalau kebijakannya tidak ada,” kata Andi Harun.
