PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Sengkarut BBM Kaltim: Kuota Nambah, Antrean Belum Tentu Hilang

Home Berita Sengkarut Bbm Kaltim: Kuo ...

Wakil Gubernur Kaltim menyebut pemerintah mengupayakan kuota BBM 2026 naik menjadi sekitar 600 ribu kiloliter. Wali Kota Samarinda menyambut upaya itu, tetapi melihat itu saja belum cukup. 


Sengkarut BBM Kaltim: Kuota Nambah, Antrean Belum Tentu Hilang
Salah satu SPBU Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan penambahan kuota BBM perlu diikuti pembenahan tata kelola distribusi agar antrean tidak terus berulang dan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Ekspos Kaltim/Sintya

EKSPOSKALTIM, Samarinda – Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur (Kaltim) belum tentu menjadi jawaban atas antrean panjang yang terus dikeluhkan masyarakat.

Di tengah upaya pemerintah provinsi menambah pasokan, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan persoalan distribusi tidak boleh dikesampingkan karena berpotensi membuat penambahan kuota tidak menyentuh akar masalah.

Menurut Andi Harun, pengalaman antrean yang tetap terjadi ketika kuota tersedia dalam jumlah besar menunjukkan persoalan BBM tidak bisa dijelaskan hanya dari sisi ketersediaan pasokan.

Tata kelola distribusi perlu dibenahi agar BBM bersubsidi tidak lebih banyak dinikmati pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat yang memenuhi ketentuan justru kesulitan mendapatkannya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya meningkatkan kuota BBM. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta PT Pertamina Patra Niaga memenuhi kebutuhan BBM di daerah dan mengupayakan penambahan kuota pada 2026.

Seno menyebut kuota BBM Kaltim pada 2026 sebesar 510.000 kiloliter dan pemerintah mengupayakan jumlah aktualnya dapat mencapai sekitar 600.000 kiloliter. Seno juga menilai keterbatasan kuota menjadi salah satu faktor yang membuat pengusaha enggan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kaltim.

Namun bagi Andi Harun, penambahan kuota tetap perlu diikuti pembenahan sistem distribusi. Ia menyambut baik apabila upaya pemerintah provinsi tersebut terealisasi, tetapi mengingatkan agar kebijakan tidak berhenti pada peningkatan jumlah pasokan.

“Ya, kita doakan saja mudah-mudahan terwujud. Ya, mudah-mudahan terwujud,” ujar Andi Harun.

Ia menilai persoalan yang perlu dijawab bukan semata-mata berapa banyak BBM yang dialokasikan, melainkan bagaimana bahan bakar tersebut disalurkan hingga sampai kepada konsumen yang berhak. Sebab, menurutnya, antrean tetap terjadi meskipun kuota dalam jumlah besar pernah tersedia.

“Kuota pada saat besar tetap ada antrean, kan? Tetap ada orang bilang ‘kelangkaan’. Kenapa? Kita jangan menyelesaikan hanya sampai di kuota, tapi di soal-soal tata kelola distribusi,” tegasnya.

Andi Harun mengingatkan penambahan kuota tanpa perbaikan tata kelola berisiko tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Dalam situasi tersebut, masyarakat yang tidak berhak bisa mengambil porsi BBM bersubsidi lebih besar, sedangkan warga yang seharusnya berhak justru kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya.

“Kuota bertambah, alhamdulillah. Tapi kalau tata kelolanya tidak diperbaiki, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Ia juga meminta persoalan antrean BBM tidak dipertentangkan hanya pada satu penyebab. Menurut Andi Harun, kekurangan kuota dan persoalan distribusi perlu ditangani secara bersamaan.

Penambahan pasokan tetap penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada tata kelola penyaluran di lapangan.

Karena itu, ia mendorong adanya pembahasan bersama yang melibatkan Pertamina, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), serta asosiasi lain yang relevan.

Forum tersebut diharapkan tidak sekadar membahas keluhan antrean, tetapi menghasilkan perbaikan sistem distribusi yang bisa dijalankan bersama.

“Tidak harus saling dipertentangkan. Tapi, ini tidak boleh hanya dengan 1, 2 penyebab tunggal. Dan saya tidak percaya kalau hanya satu penyebab tunggal. Katakanlah kuota,” katanya.

Bagi Andi Harun, penambahan kuota tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan tata kelola yang selama ini ikut disorot.

Jika sistem distribusi tidak dibenahi, penambahan pasokan dikhawatirkan hanya memberikan kelegaan sementara tanpa menjamin akses BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

“Ayo kita sama-sama perbaiki tata kelolanya. Karena kita ingin mengakhiri problem-nya. Bukan memadamkan api sesaat, tapi kita ingin memiliki tata kelola yang baik,” pungkasnya.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :